Pada saat silaturrahim dengan ormas dan tokoh Islam, Wakil Presiden, Jusuf Kalla menyampaikan bahwa kondisi di Timur Tengah makin mengkhawatirkan. ISIS membangkitkan gerakan radikalisme di Indonesia.
Walau pemerintah sudah memiliki program deradikalisasi. Pemerintah mengaku kesulitan dalam meyakinkan para teroris tentang pemahaman keislamannya. Padahal, menurut BNPT, jaringan radikalisme sudah mencapai sekitar lima puluh jaringan, serta masuk ke dalam dua puluh pondok pesantren yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.
Bagi pemerintah program deradikalisasi ini dianggap sangat penting dan serius, maka pemerintah dan BNPT meminta dukungan ormas-ormas Islam dalam program ini.
Menanggapi ajakan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah menyampaikan bahwa “Sebaiknya kita mengusung moderasi daripada deradikalisasi.” Lebih jauh lagi, Haedar menyampaikan, “Ada yang salah dengan program tersebut, generasi terorisme di Indonesia sudah yang keempat, tapi kenapa tidak bisa diblog?”
Selain itu, “Program semacam ini mestinya tidak dibelakukan secara nasional atau pukul rata di semua daerah. Mestinya, yang tepat adalah blogging area, sehingga area-area tertentu saja yang disasar. Area yang disinyalir rawan radikalisme”.
Haedar Nashir juga mengkritik beberapa program yang tengah dirancang BNPT yang dibaratkan seperti melempar nyamuk dikaca dengan batu. Nyamuknya hampir dapat dipastikan akan lolos, kacanya pasti pecah. Di antara program yang tidak perlu itu adalah memberi penyuluhan kepada semua takmir masjid ataupun program sertifikasi da’i dan khatib.
Oleh karena itu, menurut Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, program semacam ini mestinya tidak menjadi program nasional yang berdiri sendiri. “Program ini sebenarnya program yang “melekat” pada institusi negara yang berwenang, seperti Polri, TNI, dan lain-lain.” Jadi, deradikalisasi tidak cukup selesai dengan hanya fokus pada terorisme. “Sebagai proyek pun tidak cukup. Ini adalah tugas kebangsaan,” tegas Haedar. [BuAs]