Jelang penyelenggaraan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa Organisasi Kerjasama Islam (OKI) pada 6-7 Maret 2016 mendatang di Jakarta, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu’ti soroti tentang kiprah Indonesia dalam konferensi tersebut. Menurutnya, hingga kini Indonesia belum cukup serius dalam berkecimpung di dalam OKI.
Namun, seperti yang dilansir dari news.liputan6.com (22/2), ia pun menegaskan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar dalam memimpin OKI. Hal ini disebabkan oleh potensi umat Islam Indonesia yang cukup besar serta kekuatan politik dan ekonomi Indonesia yang cukup bisa diperhitungkan. “Indonesia lebih punya alasan tampil memimpin OKI, dengan potensi umat Islam di negeri ini dan potensi ekonomi serta kekuatan politik Indonesia yang bebas aktif,” ungkap Mu’ti.
Yang tidak kalah penting lagi adalah bahwa salah satu tema yang diusung dalam KTT ini adalah seputar masalah kemerdekaan Palestina. Menanggapi tema perihal ini, Abdul Mu’ti pun memberikan dukungan terhadap terwujudnya kemerdekaan Palestina, yang juga sempat diutarakan oleh Presiden Joko Widodo di hadapan Presiden Obama beberapa saat lalu saat menghadiri KTT ASEAN-Amerika Serikat di Sunnyland, California, Amerika Serikat.
Menurut Abdul Mu’ti, solusi yang tepat menanggapi permasalahan Israel-Palestina ini adalah dengan memberi pengakuan terhadap kedaulatan masing-masing, atau yang disebut dengan two-state solution. Two-state solution menurutnya, akan mampu memperkuat pengakuan kemerdekaan dan posisi Palestina di hadapan Internasional ataupun terkait dengan kedaulatan wilayah Palestina sendiri.
Maka dari itulah, Abdul Mu’ti memiliki harapan bahwa nantinya Indonesia mampu memanfaatkan peluang untuk memimpin OKI. Selain beberapa peluang yang sudah disebutkannya sebelumnya, menurut Abdul Mu’ti dalam dream.co.id (22/2), kepemimpinan Indonesia di OKI berpeluang untuk memosisikan diri sebagai penengah di antara konflik politik di jazirah Arab yang selama ini didominasi oleh Arab Saudi. “Indonesia akan mampu menjadi penengah masalah politik di jazirah Arab yang selama ini dikuasai Arab Saudi,” ungkapnya. (Thari)