Kota Kupang—segenap pengurus Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammmadiyah Nusa Tenggara Timur ditemani pengurus AMM lainnya siang tadi (28/3) mengadakan konferensi pers terkait kegiatan seminar nasional yang akan diselenggarakan besok di Kabupaten Kupang yaitu di kantor Badan Pengelolaan Perbatasan di Kab Kupang. Konferensi pers yang diselenggarakan di Gedung Dakwah Muhammadiyah NTT ini dihadiri setidaknya 30 an peserta, sebagian besar dari media cetak dan online.
Ketua PWPM, Amin Tahir, menyampaikan alasan mengapa Muhammadiyah perlu terlibat dalam isu pengelolaan perbatasan karena lebih kepada panggilan sebagai anak bangsa melihat ketertinggalan di banyak sektor di daerah yang berbatasan dengan negera lain, Timor Leste. “Setidaknya persoalan kemanana, pendidikan, dan ekonomi yang sangat mendesak membutuhkan perbaikan, “ tegasnya. Diakui juga oleh sekretaris panitia seminar, Dulah, bahwa pemerintahan Jokowi belum maksimal mengelola daerah perbatasan sehingga perlu keterlibatan luas ormas-ormas yang mempunyai kesamaan visi dalam mengevaluasi kinerja pemerintah serta menemukan format baru mengelola perbatasan.
Pilihan tema seminar yaitu “Mencari format pengelolaan perbatasan dalam rangkah menciptakan kondisi yang aman dan kondusif di Kabupaten Kupang”. Forum ini diharapkan mampu memberikan nafas baru untuk menyelesaikan sengketa daerah persawahan yang melibatkan kedua belah pihak negara yaitu daerah yang meliputi perbatasan di Nunuana, Netemnanu Selatan, dan Netamnanu utara. Potensi konflik ini selalu muncul dan membutuhkan penyelesaian. Walaupun, konflik ini seolah memang konflik keluarga yang terpecah akibat referendum dan berujung pada merdekanya Timor Leste.
Pada saat konferensi pers, hadir juga dua orang peneliti Tata kelola perbatasan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), David Efendi, M.A dan Drs Suswanta, MSI yang pekan ini akan mengadakan serangkaian FGD dan wawancara terkait politik dan kebijakan tata kelola perbatasan di NTT.
Ketika peneliti mengajukan pertanyaan seputar urgensi keterlibatan Muhammadiyah dalam isu pengelolaan perbatasan, Amin tahir menegaskan jawabannya antara lain adalah karena dipicu oleh hasil kajiannya seputar perbatasan yang menyangkut empat hal pokok. Pertama, adalah aspek ideologi yang bisa keluar masuk dari pintu perbatasan yang dapat mengancam kehidupan berbangsa. Lalu, aspek politik yang melibatkan dua negara berbeda sehingga diperlukan pengaturan yang tidak merugikan masyarakat, begitu juga aspek ekonomi. Selain itu juga urgensinya didukung oleh kajian sosial budaya serta isu ketahanan dan keamanan. Menurut Tahir, setahun terakhir ini masih banyak potensi kejadian di perbatasan yang membutuhkan penanganan.
“Pembangunan pendidikan itu sangat vital, dan dari lembaga itulah edukasi ke masyarakat dapat berjalan sehingga masyarakat perbatasan dapat secara mandiri mengadvokasi kepentingan dan hak sipilnya,” tambah salah satu pengurus PWPM. (David-ed Th)