Pemberantasan terorisme di Indonesia seperti sudah tidak memiliki cara-cara yang manusiawi. Pasalnya, organ yang ditugaskan untuk memberantas itu sudah kebablasan sehingga warga yang belum tentu bersalah justru harus meregang nyawa. Menanggapi isu ini, Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara bekerjasama dengan Fakultas Hukum UMSU, PKSK UMSU dan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut selenggarakan Diskusi Publik “Tinjauan berbagai aspek Tentang Terorisme dan Radikalisme”. Kegiatan ini akan digelar pada hari Sabtu, 9 April 2016 jam 13.30 Wib bertempat di Pendopo Fakultas Hukum UMSU.
Diskusi Publik yang menjaring masyarakat umum ini akan mendatangkan Raden Muhammad Syafi’i (Romo) Anggota Kimisi III DPR RI, Drs. Shohibul Anshor Siregar, M.Si (Pengamat Politik), Dr. Faisar Ananda, MA (Akademisi Islam), Dr. Abdul Hakim Siagian, M.Hum (Pakar Hukum)
Dalam siaran pers kegiatan yang diterima, dinyatakan bahwa ada 121 orang terduga teroris yang belum dikenakan status apa pun, diproses paksa dan akhirnya meninggal. Fakta ini menunjukkan bahwa semakin brutalnya densus 88 sebagai lembaga negara terhadap rakyatnya. “Banyak warga saat ini ketakutan dikarenakan situasi yang bisa saja tertuduh atau dianggap menjadi terorisme tanpa bukti yang jelas. Ditangkap bahkan bisa saja tewas,” ungkap salah satu panitia.
Perang terhadap terorisme bukan berarti bebas melakukan apa pun dalam konteks perang yang sebenarnya. Oleh karena itu perlu dilakukan audit total kinerja satuan khusus anti-terorisme atau yang lebih dikenal dengan Detasemen Khusus 88 Antiteror. Karena kinerja Densus 88 belakangan menjadi sorotan akibat arogansi yang ditunjukkan.
Audit total terhadap satuan khusus antiterorisme ini dikatakan perlu. Karena, fakta menujukkan bahwa kenaikan anggaran Rp 1,9 triliun untuk Densus 88, dan diakui oleh Luhut Pandjaitan adalah untuk kenaikan gaji 400 anggota Densus, peremajaan alat, penguatan intelijen, dan sebagainya. “Kematiaan Siyono merupakan bukti nyata tindakan densus 88 yang tidak manusiawi, kenapa karena kita tentu tidak percaya jika pengawalan dari Densus yang memiliki standar baku memborgol tangan dan kaki bisa membuat Siyono melawan, Boro-boro berkelahi,” tambahnya.
Ia pun melanjutkan bahwa Densus 88 yang membawa Siyono sehingga kehilangan nyawanya, harus diaudit agar transparan dalam melaksanakan aksinya. “Kita belum tahu mengapa Siyono ditangkap. Masyarakat tidak tahu bagaimana prosedur sebenarnya. Ketika sudah jatuh korban, lalu dianggap tidak terjadi apa-apa, itu kan sudah berbahaya”.
Muhammadiyah itu tegas menentang radikalisme dan teorisme. Dakwah Muhammadiyah itu selalu moderat. Kalau betul ada orang-orang yang terbukti melakukan tindakan terorisme yang menimbulkan korban, Muhammadiyah juga pasti akan menuntut agar orang tersebut diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kita berharap semua orang, termasuk petugas Densus 88 agar mempunyai nurani. Banyak dugaan dan fakta yang sudah ditemukan. Dan semua itu harus dikaji dan didiskusikan, supaya kebenaran bisa diketahui oleh masayarakat. Diharapkan kegiatan ini akan melahirkan rekomendasi dalam penyelesaiaan kasus Siyono dan Evaluasi Kinerja Densus 88. (Rzl-ed Th)