SUARA MUHAMMADIYAH. Hajatan besar Pimpinan Pusat Muhammadiyah berupa Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB), akan segera terlaksana. Mengambil tempat di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada 23-24 Mei 2016, acara yang bertepatan dengan peringatan hari kebangkitan nasional ini, dimaksudkan untuk mengupas berbagai persoalan bangsa, beserta tawaran solusinya.
Dr. Abdul Mu’ti M.Ed selaku Sekretaris Umum PP Muhammadiyah menyatakan, “KNIB akan fokus membahas tiga bidang utama. Yakni politik, ekonomi, dan kebudayaan. Ketiga bidang itu dipilih karena perannya vital dalam membangun dan memajukan bangsa”. Abdul Mu’ti menambahkan bahwa daya saing bangsa sangat ditentukan oleh kestabilan dan sistem politik yang dimiliki. “PP Muhammadiyah hendak mengubah demokrasi prosedural menjadi demokrasi substansial. Yang dalam istilah kami, namanya konsolidasi demokrasi,” ujarnya.
Terkait persoalan Ekonomi, Abdul Mu’ti mengkhawatirkan soal kesenjangan sosial yang ada di Indonesia. Kesenjangan tersebut bisa dilihat dalam tiga hal. Seperti kesenjangan pembangunan antar pulau di Indonesia. Dimana terjadi kesenjangan kesejahteraan antara penduduk pulau Jawa dan pulau-pulau lain. Karena kebanyakan pembangungan berada di Jawa. Yang kedua, kesenjangan antar golongan, dan ketiga adalah kesenjangan antar individu. “Selain itu, saya membaca data pengangguran di Badan Pusat Statistik (BPS) juga meningkat,” terangnya di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, (20/5).
Senada dengan Abdul Mu’ti, Ketua PP Muhammadiyah bidang Pendidikan, Kebudayaan dan Litbang, Muhadjir Effendy mengatakan, permasalahan bangsa masih di ranah isu klasik seperti kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan. Namun selain masalah klasik, ada pula masalah baru yang butuh perhatian khusus. Seperti halnya narkoba dan kelompok radikal. “Dari KNIB, kita harapkan lahir rumusan-rumusan solutif untuk membangun Indonesia menjadi negara yang lebih bermartabat dan berdiri tegak di antara bangsa maju lainnya,” tegasnya.
Terkait narasumber dalam konvensi nanti, PP Muhammadiyah memang sengaja mengundang para tokoh bangsa dan lintas agama. Seperti Franz Magnis Suseno, maupun bupati Sorong, Stephanus Malak. Adapun maksudnya, ialah untuk mengawinkan antara best practice dan teori dari semua pakar di bidangnya. “Dari situlah, kami merumuskan strategi dan hasil KNIB ini akan disampaikan pada penyelenggara negara seperti DPR, MPR, ketua partai, hingga Presiden,” pungkas Abdul Mu’ti. Acara Konvensi, sedianya akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, dan ditutup oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Jusuf Kalla. (GR)
