JAKARTA-Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), menggelar sidang perdana terkait pelanggaran kode etik anggota DPR RI komisi III, Ruhut Sitompul. Sebelumnya, politisi partai Demokrat ini, memlesetkan singkatan HAM yang seharusnya Hak Asasi Manusia, menjadi Hak Asasi Monyet. Ucapan tersebut, dikatakan Ruhut, ketika rapat komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Badrodin Haiti saat membahas kematian Siyono oleh Densus 88.
Dalam sidang perdana ini, MKD memanggil pengadu yakni Dahnil Anzar Simanjuntak, untuk mendengarkan pendapatnya. Ketua MKD, Surahman Hidayat mengatakan, pihaknya meminta keterangan pengadu atas laporannya terhadap teradu anggota DPR, Ruhut Sitompul. “Mendengarkan keterangan pihak pengadu yang mengadukan seorang anggota DPR RI, bernama Ruhut Sitompul dengan penjelasan yang cukup relevan, dan tadi ada lima anggota MKD melakukan tanya jawab untuk pendalaman,” jelas politikus Partai Keadilan Sejahtera ini, di kompleks parlemen Senayan, Selasa (31/5). Setelah memanggil pengadu, MKD memastikan pemanggilan teradu untuk dimintai keterangan.
Sementara itu, Dahnil Anzar menyebutkan, bahwa apa yang dilakukan Ruhut, merupakan tindakan kurang beretika, karena memplesetkan hak asasi manusia dengan hak asasi monyet. “Itu merusak keadaban politik. Kita tidak ingin hal ini terus berulang, apalagi mereka pejabat publik. Supaya ini tidak terulang, maka harus ada sanksi tegas dari MKD juga,” tegasnya. Aduan Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini, memiiki payung hukum tentang kode etik anggota Dewan, yang tertuang dalam Undang-undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) nomor 17 tahun 2014 sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPR nomor 1 tahun 2015.
Tak tanggung-tanggung, Dahnil juga meminta Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku ketua umum Partai Demokrat, untuk memecat Ruhut Sitompul. Dahnil menyatakan, Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah telah mengirim surat ke sekretariat Partai Demokrat, yang berisi rekomendasi pemecatan Ruhut. Mengingat ulah Ruhut ini telah menodai keadaban pubik dan merusak citra partai Demokrat secara khusus. “SBY kan punya fatsun tinggi terkait etika. Apa yang dilakukan Ruhut bertentangan dengan apa yang didorong Pak SBY. Makanya kami dorong SBY berani dong pecat Pak Ruhut. Karena merusak keadaban publik dan Demokrat juga,” pungkas Dahnil. (GR)