JAKARTA, suaramuhammadiyah.id– Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli menilai bahwa sistem politik di Indonesia terutama terkait dengan pembiayaan partai politik harus direformasi. Selama ini, integritas partai politik sering tergadai dengan politik uang. Biaya politik yang mahal juga menjadi sebab tersingkirnya orang-orang idealis dari panggung politik.
“Harus ada reformasi dalam sistem politik kita. Terutama sistem pembiayaannya. Jadi kalau kita ingin perbaiki politik di Indonesia. Kita harus biayai parpol. Pembiayaan sebanyak Rp 15 triliun dibagikan ke parpol-parpol. Hanya itu yang bisa kita lakukan pada reformasi parpol,” tutur Rizal dalam acara Konvensi Antikorupsi yang diselenggarakan Pemuda Muhammadiyah di Jl Menteng Raya, Jakarta Pusat, Jumat (17/6).
Menurut Rizal, biaya operasional partai politik, seharusnya dibiayai oleh negara melalui APBN sebagaimana diterapkan di negara-negara Eropa. Dengan begitu praktik politik uang bisa diminimalisasi dan orang-orang dengan idealisme tinggi memiliki kesempatan yang sama untuk terjun ke dunia politik tanpa harus memikirkan uang. “Sulit anak muda idealis yang tak punya uang masuk ke lingkaran politik indonesia. Solusinya parpol harus dibiayai oleh negara,” ungkapnya.
Rizal juga mengkritisi jabatan pemerintahan dan kursi perwakilan rakyat (DPR) saat ini didominasii oleh orang-orang yang tidak memiliki kapasitas yang mumpuni. Mereka tidak memiliki integritas yang baik, namun menang secara capital. Umumnya mereka memiliki latar belakang pengusaha. Padahal menurut Rizal, seharusnya kursi pemerintahan diisi oleh kaum intelektual dan akademisi. “Pengusaha itu pada dasarnya baik, penguasa juga. Tapi kalau digabung jadi sumber malapetaka,” tuturnya.
Konsep ideal tentang politik dapat dijumpai pada masa kemerdekaan. Mereka memiliki integritas, idealitas, visi dan misi untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Kepentingan yang diusung murni kepentingan negara. “Setelah Orde Baru berkuasa tidak ada misi. Kekuasaan dan uang, itu saja motivasinya. Sekitar periode 1950-an dunia politik sangat berintegritas. Ada rasa malu kalau menyalahgunakan kekuasaan,” kata Rizal.
Rizal ikut mengapresiasi gerakan berjamaah melawan korupsi yang diinisiasi oleh Pemuda Muhammadiyah. Saat ini, korupsi dalam system politik terjadi secara massif, sehingga harus dilawan secara lebih serius dan bersama-sama. “Dan sesungguhnya statistiknya bikin malu kita. Bupati ratusan yang kena. Menteri, makin lama juga makin banyak. Begitu juga anggota dewan. Jadi korupsi berjamaah juga harus dilawan dengan berjamaah,” ujar Rizal Ramli (Ribas).