JAKARTA, suaramuhammadiyah.id– Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum HAM dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas mengatakan bahwa adanya tim independen yang bertugas menindaklanjuti laporan Haris Azhar tentang kesaksian dari Freddy Budiman terkait adanya keterlibatan oknum pejabat Badan Narkotika Nasional (BNN), Polri, TNI, dan Bea Cukai dalam jaringan peredaran narkoba merupakan langkah tepat dan perlu didukung untuk reformasi internal Polri.
Menurut Busyro, jika Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menindaklanjuti dengan membentuk tim independen, maka merupakan bagian dari pembentukan kultur baru Polri. “Tim independen itu justru akan membentuk kultur baru Mabes Polri di bawah Tito sebagai seorang akademisi,” kata Busyro Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Kamis (4/8).
Busyro menilai kesediaan Tito memenuhi permintaan public untuk membentuk tim independen, merupakan wujud penghargaan atas demokrasi. Terlebih jika nantinya tim independen yang dibentuk tidak hanya terdiri dari penegak hukum. Namun juga melibatkan perwakilan dari masyarakat sipil. Sehingga, hasil temuan dari tim independen akan benar-benar objektif.
“Kalau laporan ini kemudian ditindaklanjuti dengan dibentuk tim independen sebagai bentuk apresiasi terhadap informasi yang disampaikan Haris, itu sebagai langkah bagus, terbuka, menghargai demokrasi,” ucap mantan pimpinan KPK RI itu.
Sebelumnya, laporan dari Freddy Budiman dipublis oleh Haris Azhar dalam sebuah tulisan berjudul ‘Cerita Busuk dari Seorang Bandit’ dan menjadi viral di media social. Namun, Haris Azhar kemudian dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Polri, TNI, dan Badan Narkotika Nasional atas tuduhan pencemaran nama baik dengan menggunakan UU ITE.
Sampai saat ini, dukungan dan solidaritas dari masyarakat sipil terhadap Haris Azhar terus berdatangan. Pada Kamis (4/8), kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Indonesia Berantas Mafia Narkoba yang berkumpul di Gedung PP Muhammadiyah, berharap Polri segera membentuk tim independen untuk menelusuri informasi yang disampaikan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Haris Azhar, mengenai kesaksian dari bandar narkoba yang telah dieksekusi, Freddy Budiman.
Menurut Busyro, jika Bareskrim melanjutkan laporan itu, maka akan mengganggu reformasi di tubuh Polri yang dicanangkan oleh Tito. Sikap reaktif ini justru tidak jauh berbeda dengan kasus kriminalisasi terhadap pimpinan KPK terdahulu. Akibatnya, kepercayaan public terhadap institusi polri merosot tajam (Ribas).