Oleh: Rahmadi Wibowo S (Dosen Universitas Ahmad Dahlan)
SUARA MUHAMMADIYAH, Pada hari Rabu hingga Kamis tanggal 3-4 Agustus 2016 Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bekerjasama dengan Asosiasi Dosen Falak Indonesia (ADFI) menggelar event Seminar Seminar Kalender Islam Global (Pasca Muktamar Turki 2016). Seminar tersebut adalah bagian dari respon atas Muktamar Penyatuan Kalender Islam yang diadakan pada 29-31 Mei 2016 di Turki dan Temu Ahli Falak Muhammadiyah, Respons atas Hasil Kongres Penyatuan Kalender Hijriah Internasional di Turki yang dilenggarakan pada 17-18 Juni 2016 di Universitas Prof. Dr. Hamka (UHAMKA). Diskusi dalam seminar mengambil tiga topik, respon organisasi (Muhamamdiyah dan NU), respon sains, dan respon sosial-lokal dan fikih terhadap kalender Islam Global. Menghadirkan lima narasumber dari bidangnya masing-masing, Syamsul Anwar (Muhammadiyah), Susiknan Azhari (Muhammadiyah), Tono Saksono (ketua Islamic Science Research Network), Ahmad Izuddin (NU/ADFI), Muh. Ma’rufin Sudibyo (NU).
Syamsul Anwar menyampaikan materi dengan judul respon organisasi Muhammadiyah terhadap kalender Islam global pasca muktamar Turki 2016 tinjuauan makasid syariah. Menurutnya, keputusan Muktamar Turki 2016 yang menentapkan kalender hijriah global tunggal sebagai kalender Internasional merupakan keinginan kolektif umat Islam guna menyatukan sistem waktu Islam yang berfungsi sebagai pedoman bidang administratif-duniawi sekaligus bidang ibadah. Ditinjau dari pendekatan makasid syariah, penerapan kalender global temasuk dalam kategori hifdzu ad-din (perlindungan keberagamaan). hifdzu ad-din dalam pengertian hari-hari ibadah umat Islam dapat tersatukan khusunya ibadah sunat puasa Arafah. Pelaksannan puasa Arafah disuatu tempat di luar Makkah sesuai dengan tanggal 9 Zulhijah di Makkah yang merupakan hari Arafah. Disisi keorganisasian bahwa bagi internal Muhammadiyah gagasan kalender Islam Global selaras dengan amanat Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar tahun 1436 H / 2015 M yang dalam salah satu keputusannya, mengenai Muhammadiyah dan Isu-isu Strategis Keumatan butir ke-6 tentang Penyatuan Kalender Islam Internasional. Dua langkah strategis yang dilakukan adalah sosialisasi tentang arti penting Kalender Islam Global serta mengarahkan kepada penerimaan hasil muktamar Turki. Langkah kedua adalah meneliti dan mengkaji akurasi kriteria, penajaman parameter sehingga menjadi system kalender Islam yang akurat.
Adapun Susiknan Azhari memberi komentar atas Muktamar Turki dengan menyebut muktamar adalah suatu hal yang biasa. Keputusan-keputusanya tidak serta merta dapat ditindaklanjuti dan diimplementasikan secara langsung. Menurutnya implentasi hasil muktamar Turki sulit dilakukan. Ini disebabkan oleh kondisi sosial budaya di Indonesia belum siap. Seperti kasus Idul Fitri 1437, bahwa kawasan Indonesia pada tanggal 4 Juli 2016 ketinggian hilal dibawah ufuk saat matahari tenggelam. Sehingga bulan Ramadan digenapkan menjadi 30 hari dan 1 Syawal jatuh pada 6 Juli 2016. Namun jika menerapkan kriteria Turki Idul Fitri jatuh pada tanggal 5 Juli 2016. Ini karena belahan bumi barat telah memenuhi kriteria imkanu rukyat. Susiknan juga menyebut kegagalan penyatuan kalender Islam disebabkan tidak adanya visi, strategi dan tahapan untuk mewujudkannya. Untuk itu menurut Susiknan kehadiran Negara sangat diperlukan untuk menyatukan kalender Islam dengan mengutip Mohammad Ilyas “persoalan kalender tidak semata-mata persolan sains tapi perlu melibatkan kekuatan politik”.
Tono Saksono mengulas tentang dogma visibilitas hilal dan kemelut kalender Islam. Bagi penganut mazhab rukyat hilal yang tampak pada saat magrib dan menolak hilal siang hari merupakan pendapat yang naif. Alasanya bagaimana mungkin sebuah obyek yang sama, tampak di detik yang sama, namun dilihat dari viewing angle yang berbeda akan tetapi didefinisikan berbeda. Kekacauan kalender Islam akibar dari dogma visibilitas hilal sehingga mengakibatkan hutang peradaban. Jika di kalkulasi hutan ini mencapai sekitar UU$ 5-10 triliun. Dimana semua kegiatan bisnis Islam system akuntasinya berbasis kalender Masehi. Ini berarti ada ada 11,5 hari yang tidak terzakati dalam satu tahun. Untuk itu usaha unifikasi kalender Islam di Turki 2016 adalah solusi terbaik bagi umat Islam atas problem kalender Islam. Baginnya jika ada yang menolak gagasan unifikasi kalender Islam diakbatkan oleh dogma visibilitas hilal yang misleading.
Sedangakan Ahmad Izuddin menyoroti gagasan penyatuan lokal Indonesia. Ia mengusulkan supaya umat Islam sebaiknya mengikuti penetapan awal bulan yang dilakukan oleh menteri Agama. Penyusunan kalender Islam didasarkan pada hisab hakiki bi tahkik yang memenuhi kriteria imkanurukyat. Kriteria imkanurukyat yang dimaksud adalah tinggi hilal minimum 2 derajat, jarak bulan dan matahari minimal 3 derajat dan umur bulan minimal 8 jam. Tahapan-tahapan menuju kalender Islam Indonesia dengan membentuk tim unifikasi kalender, melakukan kajian literatur, observasi hilal secara kontinyu dan melaksanakan muktamar.
Bagi Ma’rufin Sudibyo putusan muktamar Turki 2016 masih menyisakan berbagai permasalahan terkhusus konsep-konsep dalam putusanya sehingga tidak dapat diterima. Persoalan tersebut belum jelasnya identitas kalender, parameter konjungsi, pergantian hari dan definisi rukyatul hilal. Namun Demikian ia mengapresiasi usaha usulan Kalender Islam Global. Kajian dan telaah butir-butir persoalan diatas perlu ditindaklanjuti agar penyatuan kalender Islam memiliki pondasi yang kokoh dan dapat diterima secara luas.
