JAKARTA.suaramuhammadiyah.id– Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan persetujuannya terhadap tawaran solusi dari Luhut Binsar Pandjaitan ketika masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam). Usulan yang dimaksud terkait dengan rencana pemberian pengampunan atau amnesti untuk sisa kelompok teroris Santoso.
Untuk segera mengakhiri permasalahan terorisme, Dahnil menyebut, tawaran dari Luhut sebagai usulan yang progresif dan sangat konstektual. “Usulan Luhut tersebut bisa menjadi salah satu solusi progresif dalam rangka mendorong deradikalisasi di Indonesia,” kata Dahnil Anzar Simanjuntak, Senin (8/8).
Dahnil mendorong pihak terkait untuk segera menindaklanjuti tawaran solusi tersebut. “Usulan Mantan Menko Polhukam, Luhut Pandjaitan beberapa waktu lalu terkait dengan amnesti atau pengampunan terhadap sisa kelompok Santoso yang saat ini masih ada di pegunungan Poso, agaknya perlu ditindaklanjuti dan dimatangkan oleh Pemerintah,” ujar salah satu anggota Tim Evaluasi Penanganan Terorisme Komnas HAM ini.
Menurut Dahnil, pendekatan amnesti yang membuka pintu rekonsiliasi dan mengubur dendam akan lebih efektif sebagai bentuk deradikalisasi. Dibandingkan dengan pendekatan kekerasan seperti yang dilakukan Polisi melalui Densus 88 selama ini. Cara-cara kekerasan sangat tidak efektif dan justru mereproduksi kelompok radikal baru yang berujuk pada terorisme.
Dahnil mencontohkan penyelesaian konflik Poso yang terkesan tidak adil, telah menjadikan Santoso dkk memupuk dendam yang teramat sangat. Tumpukan dendam ini sejatinya menjadi bibit utama munculnya radikalisasi yang berujung pada terorisme. “Harus dipahami Santoso dan Basri serta kawan-kawannya adalah juga korban konflik Poso. Mereka kehilangan banyak anggota keluarga karena konflik tersebut,” ungkap Dahnil.
“Pemerintah melalui Presiden Joko Widodo bisa mencontoh upaya non-kekerasan seperti yang dilakukan Perdana Menteri Kanada untuk menekan terorisme di negaranya. Faktanya sukses. Karena sikap welcoming the other dan merangkul yang dilakukan oleh Perdana Menteri Kanada tersebut,” kata Dahnil.
Perdana Menteri Kanada berhasil merangkul kelompok-kelompok radikal tanpa kekerasan. Cara kekerasan justru bisa membuat intensitas teror semakin tinggi dan menimbulkan banyak korban. “Berbeda dengan negara-negara yang memilih jalan kekerasan dalam pemberantasan kelompok radikal. Yang terjadi justru intensitas teror semakin tinggi. Oleh sebab itu saya mengusulkan Presiden memilih jalan amnesti tersebut,” tutur Dahnil (Ribas).
