JAKARTA.suaramuhammadiyah.id – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia Prof Muhadjir Effendy menjadi salah satu pemateri dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Majelis Pelayan Sosial (MPS) PP Muhammadiyah yang bertempat di Hotel Grand Cempaka, Jalan Letjen R Soeprapto, Jakarta Pusat, pada Jumat (19/8). Dalam kesempatan itu, Mendikbud sempat meminta bantuan pengawasan dari relawan Muhammadiyah dalam proses penyebaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dicanangkan oleh pemerintah, sehingga tepat sasaran.
“Kartu Indonesia Pintar, bagaimana kartu itu tepat sasaran. Saya senang sekali jikalau Muhammadiyah punya relawan-relawan yang mau membantu memantau penyebaran KIP ini di setiap daerahnya. Namun memang ini tidak ada uangnya. Toh kita sudah terbiasa juga bekerja tanpa uang kan?” ungkap Muhadjir disambut tawa peserta Rakernas, yang mayoritasnya pengurus panti asuhan.
KIP diperuntukkan bagi anak-anak usia sekolah namun belum mampu bersekolah karena tersendat biaya. Anak-anak tersebut akan diberi kartu pintar untuk membebaskan biaya sekolah. “Tapi kartu itu tidak akan bisa jadi uang sebelum dianter ke sekolah atau tempat kursus,” kata Muhadjir. Untuk memperoleh KIP ini, pihak sekolah yang akan mendaftarkan anak muridnya yang memerlukan kartu pintar ke Kemendikbud.
Baca: Kyai Dahlan Mendakwahkan Agama yang Membebaskan, Memberdayakan dan Memajukan
Kehadiran Mendikbud selain untuk memberikan materi kepada para peserta Rakernas, juga karena di Kemendikbud memiliki irisan program yang sejalan dengan MPS PP Muhammadiyah dan lembaga social lainnya yang turut membantu pemerintah. “Saya sangat concern terhadap masalah pelayanan. Karena itu menjadi tugas saya di Kemendikbud. Karena di sana ada Direktorat PAUD dan Dikmas yang memang berkutat pada masalah pelayanan pada keluarga dan masyarakat,” ujar Muhadjir.
“Karena pelayanan masyarakat sangat luas, yaitu pemberdayaan, ekonomi, serta pendidikan. Sedangkan majelis ini lebih menekankan pada masalah pelayanan sosial,” lanjutnya.
Saat ini, ungkap Muhadjir, ada dua permasalahan yang sedang dihadapi oleh Pemerintahan. “Yaitu kesenjangan sosial atau gap. Kesenjangan yang bisa juga ekonomi kemudian juga kesenjangan sosial juga kesenjangan pendidikan,” imbuhnya. Masalah kedua terkait dengan ketenagakerjaan. Kemendikbud sedang berupaya mencarikan beragam solusi dengan salah satunya menguatkan pendidikan vokasi bagi peserta didik, khususnya SMK.
Baca: Buka Rakernas Majelis Pelayanan Sosial, Haedar Nashir: Keadilan Sosial Jadi Prioritas
Muhadjir juga mengingatkan bahwa Muhammadiyah kini menjadi organisasi Islam terbesar dalam bidang pelayanan sosial. Oleh sebab itu, Muhammadiyah perlu untuk membenahi managerial menjadi lebih sistematis, praktis, efektif dan efisien.
Rakernas MPS kali ini dihadiri 34 perwakilan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se-Indonesia, serta 176 peserta dari 380 Amal Usaha Muhammadiyah di bidang pelayanan sosial serta panti asuhan Aisyiyah dan Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Dengan mengusung tema “Revitalisasi Pelayanan Sosial Muhammadiyah Menuju Indonesia Berkemajuan” ini juga sekaligus menjadi ajang konsolidasi panti asuhan Muhammadiyah dan Aisyiyah se-Indonesia.
Selain dihadiri oleh Mendikbud RI, Rakernas MPS yang berlangsung sejak Kamis (18/8) hingga Ahad (21/8) itu turut dihadiri oleh Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa, Ketua Komisi VIII DPR RI Ali Taher Parasong, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat, serta perwakilan UNICEF, Save The Children, dan SOS Children Villages (Ribas).
Baca: Haedar Nashir: Membiarkan Orang Miskin Tertindas Tanda Tidak Bertauhid
