Yang ketiga, dalam aspek eksternal, Organisasi Islam di Indonesia cenderung terpisah dari pemerintah. Walaupun, mereka tetap mengikuti hukum pemerintah, namun mereka mendapatkan kebebasan dalam melakukan aktivitasnya. Berbeda dengan ormas Islam di negara Malaysia yang diatur sangat ketat oleh pemerintah. Mereka tidak memiliki kebebasan termasuk dalam berdebat dan mengutarakan gagasan-gagasannya.
“Contohnya, di Malaysia, Brunei, Kuwait, Oman, Iran, Qatar dan Saudi. Keterkaitan mereka dengan pemerintah sangat kuat salah satunya dalam hal funding. Inilah salah satu yang membuat mereka tidak bebas. Dari pembangunan masjid hingga pendidikan disponsori oleh pemerintah,” tutur Kevin.
Faktor terakhir adalah, bahwa Organisasi Islam Indonesia pun cenderung tidak melakukan perlawanan terhadap pemerintah ataupun sebaliknya. Menurutnya, organisasi Islam Indonesia mampu mendukung ideologi negara Indonesia ataupun organisasi Islam lainnya. Ormas Islam Indonesia juga melakukan berbagai kolaborasi dengan pemerintah. Dibandingkan dengan Turki yaitu partai AKP yang cenderung takut dengan Organisasi Sipil Islam karena dianggap menjadi alternative power.
“Pemerintah Indonesia tidak merasa terancm dengan keberadaan ormas Islam ataupun sebaliknya. Keduanya saling berkolaborasi. Di Turki, pemerintahan partai AKP berseberangan dengan ormas Islam contohnya gerakan Gulen karena takut akan keberadaan alternative power selain pemerintah,” tandasnya (Th).
