JAKARTA, Suara Muhammadiyah,- Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengatakan, bahwa mengajak mamilih Pimpinan Muslim itu bukan SARA, Sebaliknya menghalangi memilih Pemimpin Muslim dengan tuduhan Korupsi itu SARA.
Karenanya Hidayat Nur Wahid menilai wajar apabila warga DKI Jakarta menginginkan gubernur beragama Islam. Pasalnya, mayoritas warga DKI (sekitar 80 persen) adalah Muslim.
Hidayat Nur Wahid mencontohkan, di negara-negara Eropa jarang, bahkan tidak ada Presiden atau Perdana Menteri beragama Islam lantaran mayoritas agama di sana memang bukan Islam. “Nah salahkah kalau Jakarta pengen pemimpin Muslim? nggak, itu demokrasi proporsional. Itu HAM,” katanya saat menerima audiensi i Majelis Taklim Yayasan Insan Mandiri Sejahtera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (11/10).
Menurut Hidayat Nur Wahid, ajakan untuk memilih pemimpin Muslim bukanlah SARA. Tetapi mengatakan pernyataan lebih baik kafir tapi jujur daripada Muslim tapi korupsi itulah yang bersifat SARA dan melanggar HAM. “Belum apa-apa sudah bilang Muslim tapi korupsi, itu kan sudah menuduh,” kata Hidayat.
Hidayat Nor Wahid menyebut, kasus korupsi terbesar di Indonesia yakni terkait dana talangan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara hingga Rp 143,8 triliun. Para tersangka korupsi tersebut, kata dia, tidak satupun yang beragama Islam. “(Korptor) tidak semuanya beragama Islam,” katanya. Karena itu, kata dia, kalau ada yang mengatakan cagub Muslim korupsi itu sudah SARA. “Melecehkan, dan menuduh.”
Sebab, menurut Hidayat\, banyak contoh gubernur Muslim di Indonesia yang tidak korupsi. “Gubernur Jabar Aher, Jateng, NTB, Sumbar,” katanya mencotohkan pemimpin muslim yang bersih (le).