JAKARTA, Suara Muhammadiyah–Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah 2005-2015, Prof Din Syamsuddin menyayangkan unjuk rasa damai pada Jumat, 4 November 2016 kemarin berakhir kurang baik dan menimbulkan korban jiwa. Din juga kecewa dengan sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan sengaja menghindar untuk bertemu dengan para demonstran yang merupakan rakyatnya sendiri.
Din menilai alasan Presiden tidak bisa kembali ke istana karena kondisi lalu lintas yang macet terkesan tidak masuk akal. Menurutnya, untuk seorang presiden kondisi lalu lintas bukan menjadi persoalan yang besar. Bahkan Presiden dapat menggunakan helikopter jika diperlukan.
“Seharusnya jika memang presiden sudah mengetahui akan ada kemacetan akibat demonstrasi maka seharusnya sejak awal tidak pergi meninggalkan istana,” kata ketua Majelis Pertimbangan MUI itu, Sabtu (5/11).
Lebih jauh, Din berpandangan bahwa dengan sikap Presiden yang seperti ini, maka blusukan untuk bertemu rakyat, yang dilakukan selama ini terkesan semu dan hanya pencitraan. Seharusnya presiden dapat memanfaatkan kesempatan aksi damai untuk dapat blusukan dan bertemu rakyat. “Beliau justru pergi dan mengeluarkan kesan mengabaikan demonstrasi. Itu menurut saya tidak bijak,” ucapnya.
Menurut Din, sikap Presiden juga menimbulkan ketidakadilan bagi umat Islam. Dikhawatirkan sikap yang ditunjukan presiden ini membawa kekecewaan bagi massa yang ikut aksi. “Sebenarnya jika beliau datang akan selesai dan bagus untuk masalah ini. Tapi kan ini sudah lewat dan jangan pula beralibi dengan argumen-argumen yang nggak bisa kita percayai,” tuturnya.
Presiden Jokowi baru muncul di hadapan publik pada tengah malam untuk memberikan pernyataan resmi. Namun, ternyata statemen Jokowi yang menyatakan bahwa aksi demonstrasi ditunggangi oleh aktor politik tertentu, justru menjadi masalah baru. Jokowi tidak menyebut nama atau pihak mana.
“Statement seperti ini (ada aktor politik) normatif. Juga tidak menyelesaikan masalah bahkan menimbulkan masalah baru. Karena ada tuduhan kepada pihak tertentu yang tidak jelas,” ujar ketua CDCC itu.
Menurut Din, pernyataan Presiden dinilai kurang bijak. ”Pernyataan Presiden juga terkesan mengalihkan perhatian dari tuntutan demonstran itu sendiri yang meminta adanya penegakan hukum kepada Gubernur DKI, Basuki Tjahja Purnama,” jelas Din.
Di bagian lain, Din mengapresiasi kesepakatan antara demonstran dan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai percepatan proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. “Semoga itu jalan keluar terbaik dari tuduhan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama,” ujar Din.
Terakhir, Din juga meminta para demonstran untuk menahan diri dan meunggu proses hukum. “Kepada demonstran, mari kita terima pernyataan ini dan kembalikan kepada proses hukum,” tukas Din Syamsuddin (Ribas).