Bahtiar Effendy: Jangan Biarkan Myanmar Menjadi Duri Bagi ASEAN

Bahtiar Effendy: Jangan Biarkan Myanmar Menjadi Duri Bagi ASEAN

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah-Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Kerjasama dan Hubungan Luar Negeri, Prof Bahtiar Effendy mengimbau segenap negara ASEAN untuk bersatu mendesak Myanmar menghentikan persekusi terhadap suku Rohingya di utara Rakhine.

Persekusi yang dilakukan militer Myanmar dianggap sudah di luar batas perikemanusiaan. Karena itu, semua negara ASEAN diharapkan segera mengambil sikap tegas terhadap kejadian yang menimpa umat Islam di Rohingya.

“Jangan biarkan Myanmar menjadi duri bagi ASEAN. Citra ASEAN yang bagus, khususnya di tangan negara-negara pendiri, bakal tercoreng dengan perilaku brutal Myanmar terhadap warganya sendiri hanya karena mereka muslim,” kata Bahtiar Effendy.

Menurut Bahtiar, negara-negara AEAN harus segera melakukan tindakan tegas. “Bukan hanya itu, jika perilaku Myanmar tidak bisa diperlunak, maka sudah  waktunya ASEAN menerapkan mekanisme sanksi, sebagaimana PBB menjatuhkan sanksi kepada anggotamya,” tutur Bahtiar.

Indonesia sebagai negara terbesar, kata Bahtiar, hendaknya memgambil prakarsa menyatukan kekuatan ASEAN. Pertemuan darurat ASEAN mungkin perlu diselemggarakan untuk meminta pertanggungjawaban Myanmar sebagai anggota.

Meskipun Pemerintah Indonesia memberlakukan politik bebas aktif dalam kebijakan luar negerinya. Indonesia juga tak mau mencampuri urusan dalam negeri negara lain. “Tetapi, kami pun menilai Pemerintah Indonesia semestinya pula memberi tekanan terhadap Pemerintah Myanmar,” ujar Bahtiar.

“Sebab, ini memang tidak sepantasnya karena Myanmar sebagai negara yang berdaulat dan mulai menerapkan prinsip demokrasi, menghormati hak asasi manusia, bertindak atau memperlakukan warganya sendiri seperti itu,” kata pakar politik Islam itu.

Memperhatikan konsisi di Mymanar yang seperti itu, PP Muhammadiyah kini sedang mempersiapkan diri untuk menggalang kekuatan dunia Muslim agar bersikap keras dan tegas terhadap perilaku politik Pemerintah Myanmar. Terutama terkait perlakuan mereka terhadap Muslim Rohingya. (ribas)

 

Exit mobile version