JAKARTA, Suara Muhammadiyah- Menyusul munculnya eskalasi kekerasan yang menimpa Komunitas Muslim Rohingya di Myanmar, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi lakukan lawatan ke kantor PP Muhammadiyah Menteng Raya Jakarta, Selasa (22/11).
Dalam kunjungan ini ia menjelaskan langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah terkait krisis kemanusiaan yang terjadi di Myanmar.
Ia menjelaskan bahwa Indonesia pun masih menjadi tempat singgah bagi para imigran dari sejumlah negara, salah satunya adalah Myanmar. Retno pun menerangkan bahwa problem migrasi harus dilihat pada faktor penyebabnya.
“Hampir 15.000 imigran yang ada di tanah Indonesia dan ratusan diantaranya berasal dari Myanmar,” tutur Retno.
Selama ini, Indonesia telah melakukan diplomasi secara intensif dengan pemerintah Myanmar. Belakangan, Retno pun telah melakukan komunikasi dengan Menteri Muda urusan luar Negeri Myanmar salah satunya adalah tentang pembangunan yang dilakukan di Rakhine.
“Pemerintah harus membangun Rakhine State secara inklusif, agar pembangunan dapat diraskan bagi semua komunitas termasuk komunitas muslim yang ada di Rakhine,” pungkas Retno.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyambut baik langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri. Haedar pun mendukung agar pemerintah melakukan upaya yang tegas dan serius menghadapi masalah kemanusiaan yang menimpa Muslim Rohingnya. Haedar percaya bahwa akan ada jalan penyelesaian bagi setiap permasalahan yang dihadapi di dalam kawasan.
“Kami percaya bahwa selalu ada pintu dan jalan keluar untuk masalah-masalah yang sering terjadi di banyak kawasan,” katanya.
Haedar pun mengatakan bahwa Muhammadiyah sebagai organisasi Islam yang juga memiliki peran untuk mengatasi berbagai koflik di luar negeri bersama pemerintah, mengajak umat Islam untuk juga ikut mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah.
“Kami sebagai representasi organisasi Islam yang juga selama ini mempunyai peran di luar negeri bersama pemerintah mengajak kepada seluruh umat Islam untuk ikut mendukung langkah-langkah pemerintah terhadap apa yang terjadi di Rakhine, Myanmar,” pungkas Haedar. (Th)
