YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah-Wakil Walikota Yogyakarta non-aktif, Imam Priyono menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat kota Yogyakarta. Sebabnya, di masa kepemimpinan Haryadi Suyuti-Imam Priyono selama ini, kondisi perizinan pembangunan gedung dan hotel dianggap banyak unsur ketidakwajaran.
Hal itu disampaikan Imam Priyono saat melakukan kunjungan ke redaksi Suara Muhammadiyah, Jumat (9/12). Turut hadir, calon wakil walikota Ahmad Fadli beserta rombongan.
Dalam kunjungan itu, Pemimpin Perusahaan Suara Muhammadiyah Deni Asy’ari sempat mempertanyakan tentang regulasi perizinan di wilayah kota Yogyakarta yang terkesan mengalami kesenjangan.
“Persoalan konteks perizinan bangunan yang tidak simetris dengan kepentingan umat dan kepentingan bisnis. Pertumbuhan hotel yang begitu tinggi. Muhammadiyah ingin membangun bangunan untuk dakwah tapi tidak secepat perizinan hotel,” tutur Deni.
Menanggapi hal itu, Imam sebagai wakil walikota non-aktif menyatakan permohonan maaf jika ada kesan yang seperti itu. Ia berkomitmen untuk melakukan perubahan ke depannya.
“Masalah gedung dan hotel, sampaikan permintaan maaf saya kepada semua masyarakat. Apapun yang terjadi, saya bagian dari itu, saya ikut salah. Saya minta maaf. Saya tidak mau cerita banyak tetapi cukup, yang sudah terjadi saya minta maaf,” ungkap Imam Priyono.
Jika diberikan kepercayaan kembali untuk meminpin Kota Yogyakarta, ia akan membenahi masalah perizinan dan regulasi. “Saya akan cek semua masalah persyarakan yang ada. Kalau tidak ada regulasi yang melanggar pasti akan saya lakukan. Yang penting aturan-aturan sudah terpenuhi semua, kita akan jalankan, karena ini untuk kepentingan umum,” tutur Imam.
Kunjungan ke Suara Muhammadiyah merupakan salah satu cara Imam meminta aspirasi dari Muhammadiyah untuk kemajuan Kota Yogyakarta ke depan. “Yogyakarta itu kan tonggak berdirinya Muhammadiyah. Sehingga aspirasi-aspirasi dari Muhammadiyah harus masuk ke kita,” ujarnya.
Sementara itu, Deni Asy’ari menyatakan bahwa Suara Muhammadiyah akan selalu menyuarakan kepentingan masyarakat luas. Termasuk salah satunya dengan mengkonfirmasi langsung tentang persoalan perizinan gedung. “Suara Muhammadiyah menyuarakan kepentingan public,” tuturnya (Ribas).
