JAKARTA, Suara Muhammadiyah-Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi Kewirausahaan dan UMKM, Anwar Abbas menyatakan bahwa pembangunan sector ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah harus berlandaskan pada spirit konstitusi yang menekankan pada nilai-nilai keadilan.
Pengelolaan ekonomi harus sesuai dengan prinsip pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.
Dalam realitasnya, apa yang dicita-citakan para founding father belumlah terwujud. Indikator kinerja makro ekonomi Indonesia menunjukkan bahwa perekonomian nasional belum tumbuh sesuai harapan. Dari target awal pertumbuhan yang ditetapkan 5,3% yang kemudian dilakukan koreksi menjadi 5,1%. Hingga triwulan-3 2016, pertumbuhan ekonomi secara kumulatif 5,04%.
Anwar Abbas mengatakan bahwa Muhammadiyah hadir sebagai gerakan sosial dan keagaamaan dalam bekerja sama, mendukung dan mengkritisi kebijakan Pemerintah. “Kehadiran Muhammadiyah sebagai gerakan sosial dan keagamaan yang senantiasa bekerjasama, mendukung, dan mengkritisi kebijakan pemerintah, termasuk di bidang ekonomi,” kata Abbas, Rabu (14/12).
Menurutnya, dalam membangun perekonomian harus sesuai dengan konstitusi yang pada dasarnya adalah Pancasila dan UUD 45. “Muhammadiyah berpandangan bahwa pembangunan ekonomi harus berpegang pada spirit konstitusi yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945,” katanya.
Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, Moh. Nadjikh menambahkan bahwa Muhammadiyah juga hadir untuk berperan aktif dalam mendorong perekonomian nasional yang berkeadilan, serta meningkatkan daya saing sektor-sektor potensial.
“Muhammadiyah hadir untuk bisa berperan aktif dalam mendorong perekonomian nasional yang lebih berkeadilan, meningkatkan daya saing sektor-sektor potensial yang belum digarap serius, seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan industri kreatif,” katanya.
Berkaitan realitas perekonomian saat ini dimana tren ketimpangan ekonomi masyarakat semakin akut sejak era reformasi. Sektor pertanian dan kelautan sebagai basis ekonomi rakyat peran sektoralnya terus menurun.
Muhammadiyah memandang, jika proses ketimpangan ini dibiarkan dikhawatirkan memunculkan eksplosi sosial skala masif. Oleh karena itu Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, Mukhaet A. Pakkana menyarankan untuk dilakukan kebijakan redistribusi ruang dan tanah, agar mencapai sasaran negara dalam pemerataan kemakmuran.
“Realokasi fiskal ke sektor pertanian dan wilayah perdesaan sebagai basis ekonomi rakyat harus diperkuat, termasuk dari sisi kebijakan moneter, berupa pembiayaan yang murah dan lunak ke sektor pertanian/kelautan,” katanya.
Untuk itu, dibutuhkan pelibatan koperasi dan BMT/BTM dalam mengimplementasi kebijakan keuangan secara inklusif (Ribas).