YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah-Pelayanan Kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) memerlukan penyikapan berupa kesiapan para penyelenggara pelayanan kesehatan. Bagi Muhammadiyah yang telah meneguhkan diri sebagai gerakan penolong kesengsaraan umum melalui penyelenggaraa berbagai layanan kesehatan, tentunya harus menyikapi kondisi ini dengan meningkatkan layanannya, baik secara kuantitas maupun kualitas.
Rapat Koordinasi ini salah satunya dilatarbelakangi oleh upaya untuk mewujudkan amal usaha kesehatan yang Islami dan unggul. Sehingga Amal Usaha Kesehatan Muhammadiyah masih memerlukan proses revitalisasi yang serius dan berkelanjutan dalam hal pengelolaan, pelayanan, sumber daya dan fasilitas.
Saat ini, Muhammadiyah telah memiliki 104 Rumah Sakit dan lebih dari 250 Klinik, serta 10 Fakultas Kedokteran di Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan puluhan Lembaga Pendidikan Kesehatan.
Ketua PP Muhammadiyah bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial, dr Agus Taufiqurrohman, MKes, mengharapkan rapat koordinasi ini bisa memberi dampak positif dalam meningkatkan layanan kesehatan di seluruh Indonesia. “Kita berharap pertemuan ini bisa membawa perubahan dan peningkatan kualitas dan kuantitas. Semoga jumlah Rumah Sakit di akhir tahun sudah 200an,” katanya.
MPKU PP Muhammadiyah telah menetapkan tiga program unggulan, yaitu gerakan 1000 Klinik, sistematisasi dakwah dan Rumah Sakit Islami yang unggul. Acara ini juga dimaksudkan untuk memperkuat sinergi dengan berbagai elemen Muhammadiyah. Termasuk sinergi dengan pemerintah. “Kalau ada kebijakan pemerintah, MPKU perlu dilibatkan,” tutur Agus Taufiqurrohman.
Di bagian lain, Agus Taufiqurrohman juga mengharapkan adanya perbaikan pola kerjasama Amal Usaha Kesehatan berbentuk anak asuh. Masing-masing Rumah Sakit membina dan membantu berdirinya amal usaha kesehatan lainnya. Ketika amal usaha tersebut telah benar-benar mandiri, maka Rumah Sakit bisa menyerahkan pengeloaan sepenuhnya. Agus mencontohkan pola kerjasama anak asuh antara RS PKU Muhammadiyah Yogyakarta dan RS PKU Muhammadiyah Gamping.
“Bahkan masih ada wilayah yang belum memiliki Amal Usaha Kesehatan,” kata Agus Taufiqurrahman. Sehingga dibutuhkan kerjasama antar semua elemen di Muhammadiyah. MPKU PP Muhammadiyah juga memprioritaskan pengadaan Amal Usaha Kesehatan di wilayah terluar dan terpencil, yang layanan kesehatannya belum maksimal (Ribas).
