YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah- Pengelolaan panti asuhan yang baik dan berkualitas merupakan bagian dari komitmen Muhammadiyah dalam mengaktualisasikan semangat Al-Maun sebagai ruh gerakan persyarikatan. Menyadari hal tersebut, Majelis Pelayanan Sosial (MPS) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) DIY membentuk Forum Pengurus Panti Asuhan sebagai wadah memecahkan berbagai tantangan dan permasalahan terkait pengelolaan Panti Asuhan.
Syaibani, Ketua Forum Pengurus Panti Asuhan Muhammadiyah yang dilantik dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa salah satu tantangan yang dihadapi oleh Panti Asuhan Muhammadiyah selama ini adalah masalah kelembagaan. Selama ini, wajah pengelolaan panti asuhan Muhammadiyah masih beragam. Belum bersertifikasi dan memiliki standar yang seragam antara satu panti asuhan dengan lainnya.
“Hal ini tentunya bertentangan dengan cita-cita dan harapan Muhammadiyah untuk menjadikan panti asuhan sebagai pusat perkaderan dan pengentasan kemiskinan. Kelak mereka bukan hanya menjadi kader Muhammadiyah namun juga kader bangsa,” tutur Syaibani dalam pelantikan Pengurus Forum Panti Asuhan Muhammadiyah, Ahad (29/1) di Aula Kantor PWM DIY.
Sehingga, dengan adanya forum ini, mampu mengakomodasi cita-cita yang dimiliki oleh Muhammadiyah terhadap panti asuhan sebagai wadah perkaderan, dan juga pemerintah melalui Dinas Sosial. Forum ini juga menjadi upaya dalam menjawab tantangan bahwa seluruh panti asuhan harus terakreditasi sebelum tahun 2020.
Tidak berbeda dengan Ridwan Furqoni, Ketua MPS PWM DIY. Menurutnya, dengan adanya tuntutan akreditasi tersebut, mampu mendorong 22 panti asuhan Muhammadiyah yang tersebar di wilayah DIY agar memiliki performa yang setara.
“Panti Asuhan harus mendapatkan perhatian khusus. Paling tidak, dengan akreditasi, secara kelembagaan standar-standar panti asuhan yang berkualitas mampu dicapai. Berbagai program dan kegiatan yang akan diimplementasikan di panti asuhan pun mampu terwadahi dengan baik,” jelasnya.
Selain kehadiran forum tersebut yang secara teknis akan mampu lebih fokus memecahkan permasalah terkait panti asuhan, MPS pun semakin terbantu untuk mengembangkan geraknya untuk merambah ke berbagai problem kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang belum tersentuh oleh MPS.
“Kita belum punya panti untuk difabel. Masalah tuna susila, ataupun lansia yang banyak terbengkalai oleh keluarganya juga masih memerlukan perhatian dari kita. Ke depan kita bisa membuat berbagai pengembangan program sosial lagi, dan tentunya bersinergi dengan Dinas Sosial,” tandasnya (Th).
