JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Rombongan Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang dipimpin Ketua Umum Haedar Nashir menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla, Selasa (7/2). Pertemuan itu dalam rangka membahas berbagai persoalan kebangsaan dan situasi politik belakangan ini.
Dalam pertemuan yang digelar tertutup selama lebih dari satu jam di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara itu, PP Muhammadiyah juga menyampaikan undangan Tanwir Muhammadiyah di Ambon pada 24 – 26 Februari 2017.
Haedar menjelaskan beberapa persoalan yang didiskusikan dengan Wapres beserta jajarannya terkait dengan kedaulatan ekonomi dan keadilan social yang menjadi bahasan Tanwir Muhammadiyah. Dalam Tanwir nanti, PP Muhammadiyah mengusung tema ‘Kedaulatan dan Keadilan Sosial untuk Indonesia Berkemajuan’.
Persoalan ini dianggap memiliki pengaruh besar dalam kehidupan berbangsa. “Kedaulatan ekonomi, sosial dan politik menjadi harga mati untuk Indonesia baik dalam konteks hubungan dengan luar negeri maupun membangun kekuatan di dalam,” kata Haedar.
Baca: Haedar Nashir: Tolong Sekarang Pakai Khittah Denpasar
Ketidakadilan social yang terjadi di Indonesia menjadi keprihatinan Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society. Muhammadiyah telah melakukan berbagai upaya pemberdayaan terhadap masyarakat yang termarjinalkan. Namun, tanggung jawab utama bagi upaya menghapus semua kesenjangan social-ekonomi tersebut berada di tangan pemerintah dan negara yang bekerjasama dengan seluruh elemen.
“Konsep keadilan sosial yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa itu dimana negara, pemerintah hadir untuk membela mereka yang mayoritas tak teruntungkan di dalam hidup dalam berbagai aspek lewat kebijakan-kebijakan yang membela masyarakat yang mengalami ketidakadilan itu menjadi kewajiban konstitusional,” tuturnya.
Dalam pertemuan itu, Haedar menyatakan bahwa Wapres JK sangat mengapresiasi pertemuan dengan PP Muhammadiyah dan konstribusi Muhammadiyah. “Alhamdulillah Pak Wapres juga mengapresiasi. Beliau menyampaikan bahwa kita harus bisa menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa kita, antar komponen masyarakat maupun antara masyarakat dengan pemerintah, agar ini tidak menjadi celah untuk pelemahan bangsa kita,” ujar Haedar.
Baca: Soal Aksi 112, Haedar Nashir Imbau Semua Pihak Menahan Diri
Di bagian lain, terkait dengan adanya perdebatan dan situasi politik yang memanas belakangan ini, serta adanya para tokoh yang berselisih di muka public. Menurut Haedar, para tokoh bangsa terdahulu juga kerap berdebat luar biasa. Namun, perdebatan yang ditempuh pada zaman dulu berbeda dengan era teknologi informasi sekarang. Oleh karena itu, para tokoh harus bisa bersikap arif dan bijaksana.
“Sekarang ini kan medsos begitu rupa. Kemudian, akselerasi dan eskalasi kepentingan politik menjadi sangat tinggi dan pragmatis, lalu orang terpancing seperti itu,” ujarnya. “Mari semua tokoh untuk belajar menjadi negarawan, yakni mengedepankan kepentingan umat bangsa dan negara, melampaui kepentingan diri dan kelompok sendiri,” harap Haedar (Ribas).
Baca: Posisi Muhammadiyah Dalam Konteks Dinamika Kebangsaan dan Keumatan Menurut Haedar Nashir
