YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah-Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir mengapresiasi pelaksanaan Pilkada serentak 15 Februari 2017 yang berlangsung damai dan lancar. Setelah pelaksanaan Pilkada, kini rakyat menunggu kerja-kerja produktif dari pemimpin pilihan mereka.
“Pilkada serentak 2017 yang baru saja berlangsung telah melahirkan kepala-kepala daerah yang memperoleh mandat rakyat secara demokratis,” tutur Haedar Nashir kepada Suara Muhammadiyah, Kamis (16/2).
Dikarenakan mandat rakyat yang didapat secara demokratis, maka segala bentuk tindakan yang tidak demokratis harus dihindari. “Jika terdapat perselisihan soal kecurangan silakan tempuh jalur hukum,” ujar Haedar.
Hal yang paling terpenting, kata Haedar, jadikan mandat rakyat itu sebagai komitmen dan tanggungjawab moral maupun politik untuk sebesar-besarnya melindungi, memajukan, dan menyejahterakan rakyat.
“Para kepala daerah terpilih jangan menganggap enteng dan bermain-main dengan amanat rakyat yang memilihnya. Jangan sampai ketika kampanye begitu rupa dekat dan ingin merebut hati rakyat, begitu terpilih menjauhi rakyat,” kata Haedar.
Para pemimpin, kata Haedar harus menghindar dari apa yang sekarang ini menjadi pemeo atau sindiran publik, ‘dipilih rakyat tapi jadi kepala daerah konglomerat’.
“Jangan juga menjadi pemimpin boneka dari kepentingan siapapun. Artinya jangan sampai kelihatannya pejabat publik itu dekat dan terpilih karena rakyat, tetapi selama memimpin malah berubah menjadi konglomerat atau berhutang budi kepada konglomerat,” pesan Haedar.
Menurut Haedar, para pemimpin jangan menjadi pembawa kepentingan konglomerat atau pihak lain yang menggadaikan dan merugikan hajat hidup dan nasib rakyat. Publik bahkan sudah banyak yang sinis dengan berseloroh, ‘menggusur rakyat demi konglomerat dan membuat orang kecil melarat’.
“Mudah-mudahan pemeo satir tersebut tidak terjadi di negeri ini,” harap Haedar Nashir (Ribas).
