AMBON, Suara Muhammadiyah-Permasalahan kesenjangan yang ada di Indonesia bisa dikatakan kompleks. Bukan hanya kesenjangan ekonomi yang sifatnya antar individu saja namun juga akses kesejahteraan yang dirasa belum mampu secara merata dijangkau oleh masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia.
Menyadari hal tersebut, dalam Tanwir Muhammadiyah I di Ambon yang mengusung masalah kedaulatan dan keadilan sosial, Presiden Jokowi menginginkan adanya pemerataan kesejahteraan ekonomi hingga ke seluruh wilayah di penjuru nusantara. menangapi dengan serius permasalahan tersebut, Presiden Jokowi mengatakan bahwa di tahun 2017, pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi berkeadilan yang oada tahap awal, akan berfokus kepada 3 sektor penting.
“Pertama, pada reforma agraria dan redistribusi asset yang tentunya menyangkut permasalahan lahan,” tuturnya dalam pembukaan Tanwir Muhammadiyah, di Islamic Center Ambon, Jum’at (24/2).
Upaya pertama tersebut menggarisbawahi tentang permasalahan adanya tangan-tangan ‘raksasa’ dengan jumlah kecil yang mencengkeram sebagian besar asset negeri ini. Diperkirakan 1 persen dari masyarakat Indonesia memegang 55 persen dari asset negara. Ada 106 juta bidang tanah yang terdata namun baru sekitar 46 juta yang telah mengantongi sertifikat. Sertifikat ini penting karena akan memperjelas status hukum bagi pemiliknya. Oleh karenanya, ia pun mendesak pemerintah untuk mampu merampungkan 5 juta sertifikat tanah dan diberikan kepada rakyat pada tahun ini.
“Yang kita inginkan dengan program ini, rakyat mampu menjadi pemilik. Kita mau seluruh rakyat miliki sesuatu yang berharga yaitu sebidang tanah. Dengan skema khusus, tanah yang tidak produktif yang sudah diberikan akan ditarik dan kemudian dibagi agar bisa dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat kecil,” tuturnya.
Kedua, yaitu pada akses keuangan dan permodalan. Presiden Jokowi pun menjelaskan bahwa saat ini upaya tersebut telah diawali dengan keberadaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang akan ditekan hingga 7 persen. Menurutnya, masih banyak pangsa yang bisa dikembangkan oleh Indonesia sebagai negara muslim terbesar melalui ekonomi syariah bukan hanya pada sektor perbankan saja. Berbagai sektor bisnis syariah seperti industri, pariwisata, dan lainnya. “Dengan penduduk Muslim terbesar, pangsa tersebut masih sangat menjanjikan untuk dikembangkan,” tuturnya.
Ketiga, adalah pembangunan sumberdaya manusia. Menurut Presiden Jokowi, problem yang akan dihadapi Indonesia atas bonus demografi yang dimilikinya di tahun 2025 hingga 2030 jumlah angkatan kerja di Indonesia 82 persen akan diisi oleh lulusan SD, SMP, SMA, dan SMK. Oleh karenanya, dirinya pun mendorong Mendikbud untuk benar-benar fokus kepada pendidikan Vokasional dan Vokasional Training.
“Dalam pendidikan Vosional kita, problemnya adalah bahwa seharusnya 80 persen pengajarnya adalah guru-guru pelatih. Namun faktanya 80 persen yang ada adalah guru-guru normative. Sehingga tidak berbeda negan lulusan SMA, tidak memiliki skill,” tegasnya.
Dalam pembukaan Tanwir tersebut pun Presiden Joko Widodo menyatakan dirinya percaya bahwa Muhammadiyah dengan segenap kekuatannya mampu menjadi kekuatan transformative bagi masyarakat dan mewujudkan NKRI yang baldatun thayyibatun wa rabhun ghafur. Termasuk konsen Muhammadiyah terhadap kesejahteraan serta keberpihakan kepada masyarakat kecil atau mustadhafin.
“Ini adalah kekuatan yang besar. Dengan bergotong royong bersama-sama, kita akan mampu mewujudkan masyarakat yang beradab, berkeadilan, maju, berdaulat dan berkeadilan,” tandasnya (Th).