Tingkatkan Daya Saing, Kebijakan Pendidikan Harus Tepat Sasaran

Tingkatkan Daya Saing, Kebijakan Pendidikan Harus Tepat Sasaran

Mendikbud Muhadjir Effendi, Jum'at (24/2)

AMBON, Suara Muhammadiyah- Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemdikbud) memiliki banyak program dalam memajukan pendidikan nasional. Program utama Presiden RI adalah adanya Kartu Indonesia Pintar sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan serta memberikan akses kepada siswa miskin usia sekolah memeroleh haknya dalam pendidikan.

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof. Dr. Muhadjir Efendy, MAP saat mengisi dialog dengan seluruh peserta Tanwir Muhammadiyah dengan tema Kebijakan Pendidikan Nasional untuk peningkatan daya saing bangsa menuju Indonesia Berkemajuan, di Gedung Islamic Center Ambon, Maluku, Jumat (24/2).

Muhadjir menengaskan program pemerintah ini harus tepat sasaran. Sasaran yang tepat menurut Mendikbud salah satunya melalui kerjasama yang dilakukan dengan Muhammadiyah.

Muhammadiyah memiliki ribuan sekolah mulai dari tingkat dasar hingga menengah atas, sehingga dirasa telah memiliki banyak kontribusinya oleh Pemerintah dalam membangun bangsa dalam ranah pendidikan dasar.

Pemerintah telah menyalurkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) di awal tahun ini untuk Yatim Piatu. Mendikbud berharap Muhammadiyah yang juga memiliki panti asuhan se Indonesia sudah mendata siswanya yang belum mendapat KIP. Selain KIP, pemerintah juga telah memberikan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Menurut mantan Rektor UMM ini, melalui penyaluran dan pendistribusian KIP tersebut, Muhadjir menilai pemerintah sebenarnya telah menjalankan doktrin Muhammadiyah yaitu semangat Al Ma’un, menyantuni anak yatim dan fakir miskin.

“Quran Surat Al Ma’un sebagai gerakan dasar berdirinya dan gerakan Persyarikatan Muhammadiyah dalam menyantuni Fakir Miskin dan Anak Yatim Piatu”, kata Muhadjir.

Muhammadiyah diharapkan dapat bersinergi dengan program-program pendidikan Pemerintah. Mendikbud mendorong daerah-daerah menemukan potensi daerahnya sesuai dengan saran Presiden Jokowi untuk terus mengembangkan pendidikan vokasi di masyarakat.

Seperti misalnya di Maluku, Pemerintah daerah, dan Muhammadiyah bisa membangun SMK Kelautan dan Pariwisata. Sebagai upaya menghasilkan lulusan yang kompeten di bidangnya masing-masing. Sehingga terbuka lebar peluang kerja di bidang kelautan dan pariwisata (Adam).

Exit mobile version