SUMEDANG, Suara Muhammadiyah- Kesehatan merupakan salah satu hak dasar warga negara. Meski merupakan hak dasar, tapi kualitas kesehatan khususnya kesehatan reproduksi perempuan masih belum menjadi perhatian serius pemerintah. Masih rendahnya kualitas kesehatan perempuan, antara lain dapat dilihat dari kurangnya akses perempuan terhadap layanan kesehatan reproduksi baik disebabkan oleh faktor kebijakan, penyediaan layanan kesehatan, maupun pemahaman dan kesadaran dari pengguna layanan kesehatan.
Oleh karena itu ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan terus berusaha menumbuhkan kapasitas kepemimpinan perempuan dari para kadernya. Demikian disampaikan oleh Pimpinan Pusat (PP) Aisyiyah, Hajar Nur Setyowati dalam Pelatihan Kader yang digelar oleh Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Sumedang pada Sabtu-Minggu (18-19/2).
“Hal yang cukup disayangkan lagi bahwa masih minimnya kesadaran women local leader (pemimpin perempuan di komunitas) tentang isu-isu kesehatan reproduksi. Padahal kepemimpinan kuat yang dimiliki women local leader akan mendorong meningkatnya akses perempuan pada layanan kesehatan reproduksi di tingkat komunitas,” terang Hajar.
Kegiatan bertajuk “Pelatihan Kader Tentang Penguatan Kepemimpinan Perempuan dan Kesehatan Reproduksi” ini diikuti oleh 62 peserta yang sebagian besar adalah kader ‘Aisyiyah. Adapun materi yang disampaikan dalam pelatihan ini yakni tentang kepemimpinan perempuan. Selain itu, diberikan juga Isu-isu kespro dan Kebijakan Pemerintah terkait ASI, KB, IVA dan Sadarnis, Gizi, serta JKN yang disampaikan oleh Dinas Kesehatan Sumedang.
Menurut Hajar, dari pelatihan ini diharapkan peserta memiliki pemahaman tentang isu kepemimpinan perempuan. Selain itu diharapkan peserta juga memiliki ketrampilan dalam melakukan pengorganisasian dan advokasi di tingkat komunitas.
“Selepas pelatihan ini, diharapkan pemahaman para kader akan lebih mendalam tentang isu-kepemimpinan perempuan juga kesehatan reproduksi dengan pendekatan hak perempuan,” tandasnya (Suri/ Yusri).
