MATARAM, Suara Muhammadiyah-Masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia sekarang ini adalah meningkatnya pembangunan yang bukan pembangunan masyarakat Indonesia. Kekuasaan ekonomi di Indonesia bukan lagi dipegang sepenuhnya oleh bangsa Indonesia tetapi oleh negara lain.
Demikan yang disampaikan oleh Komisaris Utama PT. Reasuransi Indonesia Utama Dr Ali Masykur Musa, MSi, MHum dalam kuliah umum “Penguatan Sektor Ekonomi Makro Untuk Menopang Kemandirian dan Kemajuan Ekonomi Bangsa”. Dalam acara yang dilaksanakan di Aula Rektorat Universitas Muhammadiyah Mataram pada Jumat (2/2), Ali Masykur menyatakan alasan mengapa komoditi melemah, yaitu karena hal itu berasal dari strategi pembangunan nasional.
“Kekayaan bumi, air, dan tanah di Indonesia dikelola oleh negara lain. Kita ambil contoh pengolahan sawit di Indonesia, meskipun tanahnya milik Indonesia dan menanam di Indonesia tetapi 66% pemiliknya adalah Multi National Corporation. Begitu pula dengan minyak 87% pemiliknya bukan pertamina tetapi perusahaan asing. Mengapa komoditi lemah karena adanya korporasi asing yang melemahkan produk-produk Indonesia,” papar Ketua Umum PP Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama itu.
Selain karena faktor komoditi melemah menurut Ali masih ada faktor eksternal lainnya pada permasalahan ekonomi makro di Indonesia, yaitu dikarenakan tingkat permintaan dunia mulai berkurang. Akibatmya antara ekspor dan impor tidak seimbang. Masyarakat lebih banyak mengkonsumsi barang dari luar negeri akan tetapi ekspor ke luar negeri sudah tidak lagi produktif.
Ali memaparkan masalah lain yang dihadapi di Indonesia adalah produktivitas negara sedang menurun seperti negara Cina dan faktor lainnya adalah keluarnya Inggris dari Uni Eropa sehingga mengacaukan nilai jual antar negara dan ekspor ke kedua negara tersebut juga menurun.
“Tantangan global ekonomi makro lainnya adalah terpilihnya Trump sebagai presiden Amerika Serikat akibatnya pertama adalah menghalau domestik imigran, kedua kepentingan domestik didahulukan hal tersebut menunjukkan bahwa kepentingan AS tidak selalu sama dengan kepentingan global. Ketiga kebijakan yang diterapkan Trump menimbulkan keresahan bagi Muslim di dunia akibatnya dibutuhkan penerapan hukum internasional,” lanjutnya.
Ali memaparkan beberapa faktor eksternal tersebut yang menjadi penentu mengapa Indonesia melemah di bidang ekonomi. Sehingga menyebabkan berbagai kemiskinan di wilayah Indonesia. Hal itu pula yang menjadikan NTB sebagai daerah kedua termiskin di Indonesia setelah Papua. Padahal uang Indonesia tidak kurang dari 2.100 triliun Rupiah.
“Ke mana uang tersebut dialokasikan? Apakah uang tersebut hanya terpusat pada daerah-daerah tertentu saja atau tidak mampir di NTB. Hal ini sudah melanggar UUD tahun 23 yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat,” jelas mantan ketua Badan Pemeriksa Keuangan tersebut.
Acara tersebut juga dihadiri oleh Rektor UM Mataram Drs Mustamin H Idris, MS, ketua Badan Pengurus Harian UM Mataram dan Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah NTB Falahudin, SAg MAg beserta jajarannya. (Dini)
