Ini Jadwal 1 Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha Menurut Muhammadiyah

Ini Jadwal 1 Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha Menurut Muhammadiyah

JAKARTA, Suara Muhammadiyah-Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Tarjih dan Tajdid telah menetapkan tanggal 1 Ramadhan 1438 Hijriah di kalender Masehi jatuh pada 27 Mei 2017. Penetapan ini dilakukan berdasarkan hisab hakiki wujudul hilal, yang dipedomani Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah.

“Ramadan 1438 H jatuh pada Sabtu 27 Mei 2017,” ujar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti Selasa (14/3). Mu’ti menjelaskan posisi hilal menjelang 1 Ramadan telah berada 7 derajat di atas ufuk.

Demikian halnya dengan penetapan Idul fitri 1 Syawal 1438 H. “1 Syawal 1438 jatuh pada Ahad 25 Juni 2017,” tuturnya. Posisi itu berdasarkan wujudul hilal yang sudah berada di atas 4 derajat.

Sementara hari raya Idul Adha yang bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1438 ditetapkan jatuh pada tanggal 1 September 2017 menurut kalender Masehi, dan hari Arafah (9 Zulhijjah) bertepatan dengan tanggal 31 Agustus 2017.

Mu’ti berharap lebaran yang ditentukan oleh Muhammadiyah dengan metode hisab akan berbarengan dengan keputusan pemerintah.

“Kemungkinan akan sama dengan pemerintah. Karena kan posisi hilal saat itu berada di sekitar tujuh derajat. Sudah tinggi. Nah pemerintah walaupun menggunakan rukyatul hilal biasanya di atas 4 derajat itu sudah masuk rukyat, bahkan ada pendapat kalau 2 derajat, sudah rukyat,” urainya.

Meski telah terlebih dulu menentukan tanggal Ramadhan dan Idul Fitri, Mu’ti menegaskan Muhammadiyah akan menghadiri sidang isbat yang digelar pemerintah untuk menentukan hari besar Islam. Tentunya dengan sejumlah persyaratan, semisal berlangsung tertutup. Sehingga yang berdiskusi hanya kalangan yang benar-benar paham.

“Sidang isbat tidak disiarkan langsung oleh media. Kemudian jika terjadi perbedaan pendapat, harus dimasukkan ke dalam pertimbangan pengambilan keputusan agar tidak ada pendapat kelompok tertentu yang merasa diabaikan,” ujarnya.

Mu’ti juga mengingatkan bahwa jika memang nantinya tetap terjadi perbedaan hari raya, maka pemerintah harus menjamin setiap warga negara tetap berhak mengggunakan fasilitas publik. Sehingga kejadian di masa lalu, tidak akan terulang lagi. “Pernah kejadian, saat hari raya pemerintah tidak meliburkan aktivitas sekolah Muhammadiyah. Padahal perayaan itu kan bagian dari keyakinan,” ungkapnya (Ribas).

Exit mobile version