JAKARTA, Suara Muhammadiyah-Menjelang tengah malam, sebanyak 220 petani Teluk Jambe Karawang yang melakukan aksi protes di depan Istana Merdeka, Kamis (16/3), akhirnya memilih untuk menginap di Masjid Taqwa PP Muhammadiyah Menteng Jakarta. Dalam rombongan itu termasuk di antaranya 12 balita, 60 orang anak-anak, dan para lansia.
Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak, menyatakan bahwa 220 orang mengadu kepada PP Pemuda Muhammadiyah, setelah sebelumnya beberapa di antara mereka berjalan kaki dari Karawang menuju Jakarta selama tiga hari.
“Malam ini di Gedung Dakwah Muhammadiyah, kami menampung 220 petani Karawang dan 60 anak-anak. 220 petani Karawang dengan 60 anak-anak ini telantar setelah tempat tinggal mereka digusur di kawasan eks Tegal Waroe Landen Karawang,” kata Dahnil.
Rencananya mereka akan melanjutkan aksi keesokan harinya, Jumat (17/3). “Malam ini kami bantu mereka memberikan makan dan membantu sebanyak 60 anak-anak,” kata Dahnil. Di tengah gerombolan petani itu, ada banyak anak-anak ikut serta dan sebagian mulai masuk angin, gatal-gatal, terkena tomcat.
Kondisi ini mengundang iba para netizen. Seperti akun Dewi Candraningrum yang mentwit; “Para #petanitelukjambe skrg di Gedung Muhammadiyah. Mohon dibantu @Lazismu @andarnubowo. Maturnuwun dear,” yang merespon twitan dari Febriana Firdaus yang menulis; “Petani Teluk Jambe sudah tidak punya apa-apa, hanya baju yang melekat di tubuh mereka. Teman-teman yang mau bantu silahkan datang ke masjid (PP Muhammadiyah).” 
Menurut Dahnil, para petani ini ditelantarkan oleh banyak pihak. Bahkan Bupati Karawang yang sebelumnya sempat memberikan penampungan juga akhirnya menurut mereka juga ikut menelantarkan mereka. “Mereka sudah mengadu ke banyak pihak, tapi tak kunjung menemukan solusi. Mereka mengadu via demo di depan Istana, sejak pagi tadi bersama petani Kendeng,” tuturnya.
Sebagaimana diketahui, sekitar 400 keluarga petani Kampung Cisadang, Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat, yang tergabung dalam Serikat Tani Teluk Jambe (STTB) berunjuk rasa di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/3). Mereka menuntut Presiden Joko Widodo menyelesaikan konflik agraria yang terjadi antara petani dan PT Pertiwi Lestari. Para petani diusir dari rumah dan lahan pertaniannya oleh PT. Pertiwi Lestari sejak bulan Oktober 2006. Mereka kemudian hidup terlantar di penampungan Rumah Susun Adiarsa milik Pemerintah Kabupaten Karawang. Bantuan sosial dari pemerintah terhadap mereka juga telah dihentikan pada 13 Februari 2017 lalu.
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengancam akan melakukan tindakan hukum jika PT Pertiwi Lestari tidak menyerahkan 350 hektar lahan di Teluk Jambe Karawang kepada Negara. Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan, PT Pertiwi Lestari terancam pidana karena sudah merambah hutan negara. (Ribas)
