PANGKEP, Suara Muhammadiyah- Bertempat di Kabupaten Pangkep, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPP & PA) Provinsi Sulsel mengundang Aisyiyah Pangkep dalam sosialisasi tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) DPP & PA Menuju Kabupaten Kota Layak Anak dan Penyusunan PERDA PUG.
Koordinator Program Maju Perempuan Indonesia Untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) Aisyiyah Pangkep, Nhany Rahman menuturkan bahwa DPP & PA menginginkan partisipasi aktif dari organisasi perempuan dan LSM, salah satunya Aisyiyah dalam isu pemberdayaan perempuan.
Menurutnya, Ketua DPP dan PA mengingatkan DPPA Kabupaten untuk menggandeng seluruh LSM dan ormas perempuan seperti Aisyiyah serta memberikan hak protes kepada ormas dan LSM terkait jika tidak dilibatkan dalam persoalan atau isu pemberdayaan perempuan oleh kepala dinas. Selain itu, Ketua DPPA juga menyampaikan bahwa dari dana UU Desa, sudah ada alokasi untuk pemberdayaan perempuan sehingga diharapkan semua pihak dapat memberikan dukungan bagi program yang terkait dengan pemberdayaan perempuan.
Menanggapi hal tersebut, Nhany menyambut positif dan berharap kedepannya DPP & PA benar-benar dapat bekerjasama dengan ormas atau NGO dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait perumusan program serta implementasi PUG.
“Saya juga berharap BAPPEDA selaku leading sektor dapat memberikan dukungannya untuk PUG ini bersama BPMPD dalam mengalokasikan dana desa untuk program pemberdayaan perempuan,” terangnya.
Adapun satu hal yang paling ditekankan oleh Aisyiyah, kata Nhany, adalah agar nantinya program yang dibuat harus disusun dengan berbasis data atau kebutuhan kaum perempuan sehingga program dapat tepat sasaran. “Program yang terkait dengan PUG harus disusun dan dijalankan berdasarkan data yang akurat. Maka penting untuk bekerjasama dengan para pihak salah satunya dengan ormas dan NGO,” imbuhnya.
Nhany menambahkan, DPP & PA merupakan dinas baru di Pangkep yang sebelumnya tergabung dalam BPPKB. Ia berharap, kedepannya DPP & PA dapat lebih fokus dalam menangani persoalan perempuan dan anak yang ada di Pangkep dengan ketersediaan data yang jelas serta keterbukaan mengenai anggaran sehingga dapat menjangkau program sampai di desa melalui anggaran dana desa.
“Satu lagi yang kami harapkan agar nantinya pemanfaatan anggaran dana desa tidak hanya berfokus untuk pembangunan fisik tetapi memberi porsi lebih untuk peningkatan kualitas anak dan pemberdayaan perempuan,” tandasnya (Suri/ Yusri).