JAKARTA, Suara Muhammadiyah-Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir memberikan ceramah kebangsaan di kampus Universitas Prof Dr Hamka (Uhamka) di Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (11/4). Turut hadir rektor Uhamka Suyatno, Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo, dan cawagub DKI Jakarta nomor tiga Sandiaga Salahuddin Uno.
Dalam kesempatan itu Haedar mengatakan, kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari agama. Menurutnya, para pendiri bangsa meletakan nilai-nilai agama dalam dasar ketatanegaraaan karena meyakini kemerdekaan yang diperoleh bangsa Indonesia tidak lepas dari berkah Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan para pendiri bangsa itulah yang dirumuskan dalam UUD 1945 dan sila-sila dalam Pancasila.
“Alhamdulilah ketika meletakkan dasar kebangsaan dan kenegaraannya sangat kuat dengan nilai-nilai fundamental, yang oleh Soekarno disebut sebagai dasar filosofis kita berbangsa atau juga disebut pandangan dunia kita berbangsa,” kata Haedar.
Haedar tidak sependapat dengan pihak yang saat ini ingin agar kehidupan berbangsa dan bernegara dipisahkan dari nilai-nilai agama dan ketuhanan. Pemikiran sekuler seperti itu, kata Haedar, tidak pernah ada dalam benak para pemimpin dan pendiri bangsa. “Siapapun di republik ini, rakyat apalagi pejabat negara tidak bisa melepaskan nilai-nilai agama dan ketuhanan dari denyut nadi Indonesia,” tutur Haedar.
Sementara itu, Hary Tanoesoedibjo mengapresiasi kerja-kerja Muhammadiyah dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Menurutnya, Indonesia harus mempercepat kemajuan dengan jalan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Untuk itu, negara harus hadir membantu mereka yang kurang beruntung atau masyarakat lemah.
“Indonesia harus jadi negara maju, agar keadilan sosial, baik dari sisi kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan papan terwujud. Indonesia harus jadi negara maju, agar keadilan sosial baik dari sisi kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, papan terwujud,” tuturnya.
Senada, Sandiaga Salahudin Uno menyatakan bahwa negara harus bisa memihak kepada rakyat kecil serta memberikan akses ekonomi yang merata. “Menciptakan kesejahteraan, harus dipastikan ada kesetaraan dalam akses terhadap pendidikan, akses terhadap ekonomi, karena kalau tidak seperti sekarang, khususnya di pemprov DKI sangat pro bisnis yang besar-besar saja. Sehingga kesenjangan itu semakin terlihat, yang kaya-makin kaya, yang tidak tercukupi-semakin tidak terurus,” ungkap Sandi (Ribas).
