JAKARTA, Suara Muhammadiyah-Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas agama di Istana Merdeka, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 16 Mei 2017. Topik utama yang dibahas dalam pertemuan itu terkait dengan persatuan dan keutuhan bangsa, yang belakangan kerap dipertaruhkan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menjadi salah satu elemen bangsa yang diundang dalam pertemuan tersebut.
Mewakili Muhammadiyah adalah Ketua Majelis Hukum dan HAM, Syaiful Bakhri. Dalam pertemuan itu, presiden meminta tokoh lintas agama turut andil dalam mendinginkan situasi di masyarakat. Para tokoh lintas agama yang berkiprah di masing-masing ormas keagamaan itu diminta mendukung pemerintah dalam memperkuat Pancasila.
“Presiden itu mengajak agar suasana-suasana yang kemarin itu berlalu dan tetap mengukuhkan negara Pancasila, konstitusi kita untuk dikuatkan. Melalui majelis-majelis keagamaan inilah salah satu potensi yang paling utama untuk membantu ke arah itu,” katanya.
Syaiful mengungkapkan, ada kekhawatiran dari Presiden Jokowi soal perpecahan dan keretakan umat beragama di Indonesia, beberapa waktu terakhir. “Presiden melihat, kalau menurut saya, ada riak. Karena isu agama itu potensial, dalam sejarah kita potensial dipecah-pecah. Karena potensial perpecahannya ada, maka Presiden menaruh perhatian,” ujar Syaiful.
Menyikapi riak itu, Syaiful mengapresiasi langkah yang diambil oleh pemerintah, yakni mengedepankan penegakan hukum dengan prinsip keadilan. Sikap menegakkan kedaulatan hukum itu dianggap sudah tepat dan perlu terus dipertahankan.
Muhammadiyah, kata Syaiful, berkomitmen untuk mendukung pemerintah dalam hal menjaga persatuan dan menjunjung tinggi Pancasila. “Selain itu, kami terus melakukan deradikalisasi. Kami tetap memberikan pengertian, pemahaman yang mendalam bahwa isu-isu yang kemarin ada itu soal penegakan hukum saja. Soal keadilan demi menjaga kebinekaan,” ujar Syaiful.
Sejak awal kelahirannya seabad yang lalu, Muhammadiyah telah memilih untuk berkonstribusi dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial sebagai yang utama. Jalur pendidikan diyakini mampu mencerdaskan anak bangsa sehingga sadar akan pentingnya persatuan. “Dalam konteks itu tadi sudah dilakukan Muhammadiyah. Menjaga terus keutuhan ini. Terus melakukan amal usahanya di dua bidang utama (pendidikan dan kesehatan) itu,” tutur Syaiful.
Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan apresiasi atas komitmen para tokoh lintas agama tersebut beserta umatnya yang terus menjaga persatuan, persaudaraan, perdamaian dan toleransi antarumat, antarkelompok dan antargolongan. “Saya juga senang dan berterima kasih atas komitmen semua pihak untuk membangun demokrasi yang sehat dan mendukung penegakan hukum,” tutur Jokowi.
Seusai pertemuan, melalui media sosial, Jokowi mengingatkan semua orang Indonesia adalah saudara sebangsa. Jokowi meminta semua pihak untuk menghindari perpecahan. “Jikalau pun dalam beberapa waktu terakhir ini ada gesekan antarkelompok di masyarakat, mulai saat ini saya minta hal-hal tersebut, gesekan-gesekan tersebut, untuk segera dihentikan,” ujarnya.
“Jangan saling hujat karena kita adalah saudara. Jangan saling menjelekkan karena kita ini adalah saudara. Jangan saling fitnah karena kita ini adalah saudara. Jangan saling menolak karena kita ini adalah saudara,” tutur Presiden ketujuh ini.
Instruksi tegas juga dikeluarkan Jokowi guna menciptakan kestabilan bangsa. “Saya telah memerintahkan kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan. Yang mengganggu NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945,” lanjutnya. (Ribas)