BANJARMASIN, Suara Muhammadiyah – Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bekerjasama dengan MPM Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Kalimantan Selasatan (Kalsel) melakukan advokasi terkait pentingnya pendidikan pengurangan resiko bencana bagi penyandang disabilitas yang berada di Kalsel.
Disampaikan Ahmad Ma’ruf Wakil Ketua MPM PP Muhammadiyah advokasi pendidikan tersebut diharapkan dapat diajarkan bagi siswa-siswi penyandang disabilitas melalui kegiatan ekstrakulikuler pramuka.
“Program ini didahului dengan menyusun buku panduan dan metode pembelajaran pendidikan pengurangan resiko untuk penyandang disabilitas,” terang Ma’ruf, Jumat (19/5).
Kembali dijelaskan Ma’ruf, dalam kaitannya dengan penyusunan buku dan metode pembelajaran pendidikan pengurangan resiko bencana MPM PP Muhammadiyah bersama MPM Kalsel akan mengawalinya dengan pelaksanaan Forum Group Discussion (FGD) dan workshop, dengan melibatkan guru SLB dan sekolah inklusi di Banjarmasin, Kalsel.
“Melalui FGD dan workshop ini diharapkan akan mendapatkan masukan materi dan metode pembelajaran pengurangan resiko bencana untuk penyandang disabilitas di sekolah,” terang Ma’ruf.
Langkap MPM PP Muhammadiyah dan MPM PWM Kalsel ini disambut baik oleh Istri Walikota Banjarmasin Siti Wasilah. Ia mengatakan apa yang digagas oleh Muhammadiyah telah sejalan dengan program yang dicanangkan pemerintah Kalsel, yaitu melalui pendidikan inklusi.
“Dan salah satu programnya adalah tentang kependudukan, yaitu untuk mencegah pernikahan dini, sex bebas dan masalah narkoba. Termasuk program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak,” terang Siti, Saat ditemui pada Jumat (19/5).
Pemerintah Kalsel sangat mendukung program pendidikan kebencanaan yang dilakukan melalui sekolah, dan pemerintah berharap program yang dicanangkan dapat dilakukan di seluruh sekolah yang ada di Banjarmasin, dan dapat dilakukan secara berkelanjutan.
Program advokasi tersebut merupakan kerjasama MPM PP Muhammadiyah dan MPM PWM Kalsel dengan Center for Impoving Qualified Activities in Live of People with Disabilities ( CIQAL) dan Independent Legal Aid Institude (ILAI). Kegiatan FGD dan workshop tersebut rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 20 hingga 21 Mei 2017.