Fokal IMM Banten Dorong Gubernur Baru Ciptakan Peluang Kerja dan Reformasi Birokrasi

Fokal IMM Banten Dorong Gubernur Baru Ciptakan Peluang Kerja dan Reformasi Birokrasi

BANTEN, Suara Muhammadiyah- Forum Keluarga Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (Fokal IMM) Banten menggelar kegiatan Rapat Kerja Wilayah I Fokal IMM Banten pada Minggu (14/5). Dalam rapat kerja tersebut dilakukan pembahasan mengenai komitmen Gubernur Banten yang baru saja dilantik pada Jumat (12/5) agar mampu menciptakan peluang kerja serta profesional dalam melakukan reformasi birokrasi.

Ketua Fokal IMM Banten, Solihin dalam sambutannya menyampaikan mengenai angka pengangguran di tahun 2016 hingga 2017. Menurutnya, tingkat pengangguran di tahun 2016 sampai dengan 2017 masih dalam  kisaran 15% – 20%. Padahal menurutnya, banyak potensi sumberdaya yang dapat produktifkan. “Tentu hal itu akibat kurangnya dukungan dan komitmen Pemerintah Provinsi untuk menyelesaikannya,” ujarnya.

Menurut Solihin, Banten merupakan daerah dengan sumber daya yang melimpah serta memiliki banyak lahan tidur di wilayah selatan yang bisa diproduktifkan. Oleh karenanya perlu komitmen pemerintah dalam menciptakan peluang kerja di setiap sektor. Ia juga menekankan agar pemerintah tidak hanya berorientasi pada investasi pengembang atau mendatangkan investor, namun pentingnya ide-ide kreatif untuk memanfaatkan potensi yang ada.

“Ini tinggal komitmen pemerintah dan ide-ide untuk memanfaatkan lahan yang ada. Beberapa alumni IMM sekarang sedang berupaya memproduktifkan lahan-lahan tidur seperti di daerah Pandeglang Selatan. Ini mesti terus dikembangkan, kita beri contoh pada pemerintah perkebunan holistik,” jelasnya.

Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, lanjut Solihin, maka prinsip terminologi good governance mesti dipegang teguh yang meliputi transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Menurutnya, menciptakan komitmen kerja dapat diawali dengan melakukan reformasi birokrasi yang pada hakekatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process), dan sumber daya manusia aparatur.

“Ini dapat diawali oleh Gubernur Banten yang baru dengan melakukan reformasi birokrasi yang profesional  dan proporsional serta transparan, tidak hanya semata-mata mengakomodasi kepentingan politis dan dapat dilakukan di 100  hari kerjanya,” pungkasnya.

Solihin menambahkan, pihaknya akan terus melakukan kontrol serta pengawasan terhadap setiap kebijakan Pemerintah Provinsi Banten. Tak hanya itu, pihaknya juga akan terus melakukan akselerasi dari potensi-potensi yang dimiliki para alumninya.

“Dalam rumusan rapat kerja salah satunya kita rumuskan rekomendasi pada Pemerintah Provinsi,” tandasnya (Solihin Abas).

Exit mobile version