MEKSIKO, Suara Muhammadiyah- Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah diwakili oleh Rahmawati Husein selaku Wakil Ketua menjadi bagian Delegasi RepubIik Indonesia (RI) yang dipimpin Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan dihadiri oleh Ketua Komisi VIII DPR RI dalam pertemuan Global Platform Pengurangan Risiko Bencana. Bertempat di Cancun, Mexico pada 22-27 Mei 2017 dan diikuti sekitar 6000 peserta dari 185 negara dengan beberapa side event yang masing-masing event dengan kajian topik tententu.
Side event bertema “Removing Barriers And Promoting Public-Private Cooperation In Disaster Risk Reduction” atau membangun kerjasama lebih baik antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil untuk pengurangan risiko bencana diselenggarakan oleh MIKTA forum multilateral negara-negara Mexico, Indonesia, Korea, Turki dan Australia. Berlangsung pada 25 April 2017 di Expo 4 Moon Palace Arena Cancun Mexico. Side event tersebut menindaklanjuti kerangka kerja Sendai periode tahun 2015-2030 mengenai pentingnya penguatan lokal termasuk masyarakat sipil dalam upaya pengurangan risiko bencana.
Turut hadir lima panelis untuk membahas topik bersama-sama, diantaranya adalah Rahmawati Husein selaku Wakil Ketua MDMC PP Muhammadiyah, Robert Thickner selaku Ambasador Australia Bussines Roundtable For Disaster Resitence and Safer Communities, Luis Gomez Shanchez selaku President of The Stering Council National Center For Suport To Epidemiological Contingencies and Disaster (Cenaced) Meksiko, , Mustafa Ozhan Yagci selaku Co-Founder Global Risk Management (GRM) Iletism Ltd Turkey, dan Thomas Loster selaku Chairman Munich Re Foundation.
Rahmawati Husein menyampaikan bahwa pada side event dengan topik pembahasan “Removing Barriers And Promoting Public-Private Cooperation in Disaster Risk Reduction” diawali dengan pernyataan R. Thickner terkait bagaimana membangun kerjasama pemerintah dengan swasta dan masyarakat sipil untuk Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dengan memberikan motivasi untuk meningkatkan kepedulian pembisnis agar terlibat dalam PRB.
Selain itu, Rahmawawati Husein juga menyampaikan pernyataanya terkait bagaimana manajemen bencana di Indonesia untuk dapat memperkuat kerjasama antara tidak hanya pihak swasta saja tetapi juga dengan organisasi masyarakat sipil. Maka menurutnya untuk membangun kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil perlu dilakukan secara menyeluruh dan terus menerus. Sebagai contoh, Muhammadiyah membangun budaya PRB melaui Rumah Sakit Aman Bencana (RSAB) dengan program Kesiapsiagaan Rumah Sakit dan Kesiapan Masyarakat untuk Kedaruratan dan Aman Bencana (Hospital Preparedness and Community Readiness for Emergency and Disaster (HPCRED) Program).
HPCRED Program mendorong semua pihak dalam hal ini pemerintah yang diwakili Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), RS sebagai pihak swasta non profit, serta lembaga profesi seperti Komite Akreditasi RS, Assosiasi RS, serta masyarakat untuk bersama-sama membuat platform baik di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Kerjasama tersebut tidak hanya berupa kata-kata tetapi menghasilkan kebijakan dan melakukan upaya peningkatan melalui pembuatan modul pelatihan hingga mengujinya melalui simulasi di lapangan.
Rahmawati Husein juga menyampaikan bahwa untuk mewujudkan kerjasama memerlukan kepercayaan. Seperti yang disampaikan oleh panelis lain, terkait pentingnya membangun kepercayaan antara pihak swasta dengan pemerintah dan masyarakat karena seringkali pihak swasta tidak dipercaya. “Swasta seringkali dianggap mencari kepentingan swasta sendiri,” kata Rahmawati (Sulis).
