MALANG, Suara Muhammadiyah- Berbagai persoalan kebangsaan tidak terlewatkan dari keprihatinan Muhammadiyah. Melalui sumberdaya yang dimiliki, Muhammadiyah Kota Malang mencoba berkontribusi dalam persoalan bangsa dengan menggelar Sekolah Kebangsaan.
Sekolah Kebangsaan ini resmi di-launching oleh Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) PDM kota Malang di Rumah Baca Cerdas (RBC) Ruko Permata Jingga, Kota Malang, Ahad (28/5). Kegiatan ini diawali dengan Sarasehan Kebangsaan dengan tema ‘Mewujudkan Visi Kebangsaan Melalui Gerakan Ormas Islam Yang Rahmatan Lil ‘Aalamin’.
Dalam sambutan ketua Majelis LHKP Dr HM Nazar M Fajar yang juga Pembantu Rektor II UMM, yang dibacakan Sekretaris Majelis LHKP, Zaenuddin ST MAP, dikatakan bahwa program Sekolah Kebangsaan ini sudah cukup lama rancang untuk mencapai hasil yang maksimal dalam dakwah politik Muhammadiyah. Tujuannya, untuk menyiapkan kader-kader Muhammadiyah agar lebih siap terjun di tengah masyarakat.
Ketua PDM Malang Dr Abdul Haris MA dalam sambutannya juga mengatakan, Muhammdiyah harus siap terjun jika dibutuhkan sewaktu-waktu oleh masyarakat saat apapun, termasuk berpolitik ataupun menjadi pimpinan di ruang publik lainnya.
“Kader Muhammadiyah menjadi pemimpin harus bermodal dan bercirikan Muhammdiyah, yaitu memiliki Akhlakul Karimah atau bermoral yang baik,” harap Abdul Haris kepada seluruh peserta sekolah kebangsaan dan kader yang berada di pucuk pimpinan dimanapun berada.
Launching Sekolah Kebangsaan ini diawali dengan Sarasehan Kebangsaan dengan keynote speech Wakil Walikota Malang Drs Sutiaji MSi dan Rektor UMM Drs Ahmad Fauzan MPd. Sekolah Kebangsaan angkatan pertama ini, terjaring 25 peserta dari seluruh unsur Muhammadiyah, seperti PCM, PRM, PCA, Pemuda Muhammadiyah dan Kokam. Sekolah kebangsaan ini berjalan selama 8 kali pertemuan ke depan.
Sementara itu, Rektor UMM Ahmad Fauzan mengatakan bahwa, munculnya fenomena kebangsaan dan menjadi trend saat ini lebih dikarenakan atas keprihatinan terhadap kondisi bangsa saat ini. Ia mengkritik munculnya masalah psikososial di mana masyarakat yang saling mempertanyakan dan mempersoalkan komitmen kebangsaan.
Fauzan pun mencontohkan beberapa kasus dalam pemilihan kepala daerah yang selalu memanfaatkan isu SARA.
“Ketika isu SARA dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk melakukan suksesi kepemimpinan, maka hal ini bisa mengancam kesatuan bangsa,” katanya, Ahad (28/5).
Menurutnya, sikap Muhammdiyah tentang bangsa dan negara cukup jelas. Muhammadiyah harus mampu bergaul dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun.
“Muhammdiyah tidak antipluralis, kita komitmen ber-Muhammdiyah, dan ber-Muhammadiyah yang berwawasan kebangsaan. Muhammdiyah harus hadir sebagai solusi bangsa, karena menjadi bagian dari bangsa,” jelasnya. [din/rul]
