MATARAM, Suara Muhammadiyah– Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang sekaligus Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Wathan, TGH Muhammad Zainul Majdi menyambut baik kebijakan program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang dicanangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud).
Zainul memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan PPK yang digulirkan Kemdikbud, dan akan menerapkan di wilayah NTB secara bertahap sesuai kesiapan daerahnya. “Konsepnya bagus sekali. Mudah-mudahan kita punya konsistensi untuk melaksanakannya,” kata Gubernur yang akrab disapa Tuan Guru usai acara Ceramah PPK oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, di Mataram, Ahad malam (9/7/2017).
Mendikbud Muhadjir diundang untuk memberi ceramah terkait PPK di depan 1.275 peserta yang terdiri guru, kepala sekolah, rektor dan para pegiat pendidikan se-Lombok, NTB.
Dalam ceramahnya, Mendikbud menyatakan bahwa salah satu program prioritas Kemendikbud yang saat ini menjadi perhatiannya adalah PPK. Sedangkan prioritas yang lain sudah berjalan dengan baik, yakni evaluasi Ujian Nasional, revitalisasi pendidikan kejuruan atau vokasi, dan percepatan akses pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP).
“Penguatan pendidikan karakter tahun lalu baru rintisan pada 1.500 sekolah dan alhamdulillah berhasil. Tahun ini akan diimplementasikan kepada lebih banyak lagi sekolah yang sudah siap,” kata Mendikbud. Kebijakan itu, kata Muhadjir, dilandasi oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 23 Tahun 2017 tentang pengaturan jam kerja guru.
Menurut Mendikbud, salah satu sentral dari kesuksesan pendidikan karakter adalah guru. Maka beban kerja guru harus diatur sedemikian rupa sehingga selain dapat memenuhi kewajiban sertifikasi juga menjadi pihak yang harus bisa membangun sinergi tripusat pendidikan.
“Tripusat itu adalah sekolah, masyarakat dan keluarga. Guru harus mampu menjadikannya beririsan satu sama lain sehingga siswa terbentuk karakternya tidak hanya dari jam tatap muka di kelas saja, tetapi juga dengan lingkungan dan masyarakat,” tuturnya.
Dalam PPK, lanjut Mendikbud, guru harus mampu mengolah situasi agar siswa memiliki kompetensi era global yang disingkat 4C. Yakni, critical thinking, communication skill, creativity and innovation, serta collaboration.
“Untuk itu pembelajaran tidak hanya mengandalkan kelas. Guru harus bisa mengajak siswa lebih aktif, memecahkan masalah, bekerja dalam tim, saling menghormati dan menghargai,” ujar Mendikbud.
Dalam kunjungan ke beberapa lembaga pendidikan tersebut, Mendikbud mengatakan bahwa Provinsi NTB ini dapat dijadikan contoh penerapan program PPK. “Sesuatu hal yang luar bisa menyaksikan aktvitas pendidikan yang baik di NTB. Ini dapat menjadi contoh baik aktivitas secara nasional, dan semoga dapat terus berkembang,” tutur Mendikbud.
Kemdikbud akan mengambil cerita sukses (Success Story) tentang pelaksanaan PPK di Provinsi NTB, agar dapat dijadikan contoh penerapannya pada provinsi lain. “Saya sangat percaya kepada Bapak dan Ibu guru dalam membangun karakter anak-anak kita. Saya titipkan anak-anak kita kepada Bapak dan Ibu, berikan contoh dan teladan yang baik kepada mereka,” pesannya.
Mendikbud menyatakan bahwa kebijakan itu merupakan turunan atau implementasi program sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo. Pesan Presiden, tutur Mendikbud, memberikan amanat untuk menerapkan pendidikan karakter dengan bobot 70 persen pada jenjang pendidikan dasar.
“Penanaman pendidikan karakter di sekolah, anak-anak jangan dipaksakan dengan yang belajar yang macam-macam di dalam kelas, tetapi harus dirangsang siswa belajar aktif. Siswa ditanamkan kejujuran dan nilai-nilai Pancasila. Dengan itu maka akan lahir pribadi yang kokoh,” jelas Mendikbud.
Dukungan serupa juga diberikan oleh Ketua Yayasan Lentera Hati Mataram, Muazhar Habibi. Menurutnya, di Mataram pendidikan karakter sudah jalan. “Jadi kalau ada program Mendikbud seperti ini kita tinggal menyesuaikan saja,” ungkapnya. (Ribas/Kemdikbud)