ACEH, Suara Muhammadiyah- Pemerintah Jokowi melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika memblokir telegram dengan alasan memuat banyak konten soal radikalisme dan terorisme.
Tak luput dari perhatian, Mizan Aminuddin selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) Aceh menanggapi langkah pemerintah itu. Dia berpandangan sangat heran jika pihak pemerintah terlalu berlebihan dalam mengambil sikap. “Kami sangat heran melihat langkah pemerintah untuk memblokir salah satu media sosial (Telegram) itu terlalu berlebihan,” tegas Ketua DPD Aceh.
“Kalau tidak bisa membobolkan gawang lawan, jangan gawang nya dibesarkan tapi ubahlah pola dan strategi nya,” tambah Mizan
Dalam hal itu, ia berpendapat jika media sosial ini adalah sebagai alat komunikasi secara online tanpa batas ruang dan waktu. Dia menambahkan jika pemerintah seharusnya lebih kepada pencegahan salah satu nya diperketat penjualan bahan-bahan alat kimia di pasaran. “Kita tau bahwa jika Telegram ini salah alat media untuk berkomunikasi secara online tanpa batas ruang dan waktu, jadi harus nya diperketat penjualan bahan-bahan alat kimia untuk meracik bom yang dijual di pasaran,” imbuh Mizan Aminuddin
Terakhir Ketum DPD IMM Aceh mempertanyakan keberanian pemerintah pusat dalam mencegah radikalisme dan terorisme.
“Kalau pemerintah serius, blokir juga dong media sosial lain nya seperti Facebook, YouTube karena pengguna nya jauh lebih banyak di negeri ini ketimbang Telegram, kan sama-sama media sosial?” tutup Mizan Aminuddin Ketum DPD IMM Aceh. (Muslim Abdya)
