YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah-Ketua Pokja Ekonomi Pancasila Forum Rektor Indonesia (FRI), Prof Edy Suandi Hamid menilai bahwa kajian terkait ekonomi pancasila belum banyak dibahas di Indonesia. Padahal, sebagai filosofi dan landasan dalam bernegara, sudah seharusnya nilai-nilai pancasila diaktualisasikan di seluruh lini kehidupan, tak terkecuali dalam sistem ekonominya.
“Pancasila harus menjadi rujukan dalam segala aspek kehidupan tak terkecuali ekonomi. Ekonomi Pancasila itu ekonomi yang berkeadilan, manusiawi, adil. Maka harus berlandasan filosofi bangsa ini,” tukas Edy dalam Konferensi Pers Forum Grup Discussion (FGD) Forum Rektor Indonesia (FRI) yang akan digelar pada 25 Agustus mendatang di Universitas Ahmad Dahlan (UAD) Yogyakarta. FGD tersebut rencananya akan dihadiri oleh Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, dan mantan Ketua Pusat Studi Ekonomi Pancasila (PSEP) Universitas Trilogi Fuad Bawazier.
Melalui FGD yang akan digelar tersebut, akan diformulasikan pemikiran-pemikiran tentang ekonomi pancasila secara pengamalan dan praktik. FGD serupa penting untuk digelar melihat isu ketimpangan khususnya dalam distribusi pendapatan di Indonesia yang masih tergolong tinggi.
“Katanya kita memakai sistem ekonomi pancasila yang nasionalistis, manusiawi, dan berkeadilan. Namun tingkat kemiskinan dan ketimpangan masih tinggi. Oleh karenanya perlu diformulasikan pemikiran-pemikiran tentang ekonomi pancasila,” tambah Edy.
Dalam Konferensi Pers yang digelar digelar di Hotel Arjuna, Selasa (22/8), Ia pun optimis akan realisasi sistem ekonomi pancasila yang mampu menjadi jawaban terhadap ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia. Terlebih, melihat pemerintah dengan membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP), berarti telah memberi sinyal positif bahwa pemerintah juga memiliki pandangan yang sejalan untuk menjadikan pancasila sebagai jawaban dari persoalan ketimpangan yang ada. Menurut Edy, dalam sistem ekonomi, tidak ada istilah salah dan benar, melainkan cocok atau tidak cocok.
“Saya optimis karena Presiden Jokowi di hari ultah PDIP kemarin menegaskan bahwa perlu dirumuskan kebijakan yang berkeadilan melalui ekonomi pancasila. Ini mengisyaratkan bahwa pemerintah juga konsen pada isu ini.” terangnya.
Sebagai tuan rumah FGD FRI tahun ini, Rektor UAD Kasiyarno mengharapkan output yang dihasilkan dari FGD yang dihadiri secara terbatas oleh 50 partisipan dari FRI dan juga dosen perguruan tinggi tersebut akan menjadi masukan untuk akademisi terlebih pemerintah untuk merealisasikan sistem ekonomi pancasila yang akan mengikis ketimpangan. Termasuk untuk kemudian mampu disosialisasikan dan dimasukkan ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Karena Kasiyarno sendiri khawatir selama ini nilai-nilai pancasila yang diajarkan di perguruan tinggi kurang menyentuh secara praktik.
“Kami ingin pancasila tidak hanya normatif tapi juga implementatif. Terlebih melalui FGD ini nantinya bisa ada masukan untuk kurikulum di perguruan tinggi agar nilai-nilai pancasila mampu menyentuh kepada praktik, bukan hanya sekedar pengenalan seperti yang diajarkan di sekolah menengah,” tandas Kasiyarno yang juga Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swata Indonesia (APTISI) Wilayah V Yogyakarta ini. (Th)
