JAKARTA, Suara Muhammadiyah-Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggandeng Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam program pembangunan sumber daya manusia dan kebudayaan. Kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) yang langsung dilakukan oleh Menko PMK Puan Maharani dan Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, pada Jumat (24/11).
Menurut Puan, pemerintah saat ini sedang mempercepat pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerataan pembangunan, dan penguatan sektor unggulan. Salah satu agenda strategis untuk dapat menjalankan percepatan pembangunan adalah meningkatkan pembangunan manusia dan kebudayaan yang berkualitas salah satunya dengan menerapkan gerakan nasional Revolusi Mental.
“Saat ini pemerintah memiliki fokus untuk bisa membangun infrastruktur di seluruh Indonesia. Yang paling penting sumber daya manusianya dapat memadai dan mencukupi dalam semua hal yang sedang dibangun,” tutur Puan.
Pembangunan infrastruktur, kata Puan, merupakan langkah untuk mencapai hasil dalam jangka panjang. Sedangkan jangka pendek dan menengah diwujudkan dengan menyiapkan sumber daya manusia yang mumpuni, bisa berkompetisi, berkualitas, dan siap memanfaatkan semua infrastruktur yang sedang dibangun.
Puan mengatakan, gotong-royong seluruh komponen bangsa diperlukan dalam pembangunan nasional. Gotong royong dikatakannya akan dapat memperluas jangkauan kualitas dan kuantitas capaian dalam memajukan bangsa dan negara.
Menurutnya, Muhammadiyah telah membuktikan komitmennya membangun bangsa dan negara dengan nilai dan pandangan Islam berkemajuan. “Muhammadiyah memiliki komitmen dan tanggung jawab tinggi untuk memajukan kehidupan bangsa dan negara sebagaimana dicita-citakan para pendiri bangsa,” ujarnya. Muhammadiyah mempunyai peran penting dan strategis dalam bergotong royong memperkuat pembangunan manusia yang berkualitas sebagai modal dalam memajukan Indonesia.
Para tokoh Muhammadiyah, ungkap Puan, sejak era KH Ahmad Dahlan dan Nyai Walidah Dahlan hingga sekarang mengambil peran aktif dalam usaha-usaha kebangkitan nasional dan perjuangan bangsa. Dalam hal kebangsaan, Muhammadiyah pada Muktamar ke-47 di Makassar telah menghasilkan keputusan resmi yang penting dan strategis, salah satunya tentang Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi Wa Syahadah. “Ini merupakan sikap, keyakinan dan komitmen kebangsaan Persyarikatan Muhammadiyah terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” katanya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menyambut baik kerjasama ini. Muhammadiyah sebagai mitra pemerintah dalam penanaman dan pelaksanaan moral agama di seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara merasa sangat terpanggil untuk bekerja sama dalam pembangunan manusia dan kebudayaan ini.
“Muhammadiyah dapat mendharma bakti pada negeri yang memang sudah menjadi ciri khas dasar gerakan organisasi untuk selalu mencipta baldatun thoyyibatun wa robbun ghofur, sebuah negeri yang aman dan sejahtera,” ulas Haedar.
Nota kesepahaman ini menyatakan bahwa kedua belah pihak akan bekerja sama dalam delapan bidang. Yaitu dalam gerakan nasional revolusi mental, koordinasi bidang kerawanan sosial dan dampak bencana, koordinasi bidang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial, kooridnasi bidang peningkatan kesehatan, koordinasi bidang pendidikan dan agama, koordinasi bidang kebudayaan, koordinasi bidang perlindungan perempuan dan anak, serta koordinasi bidang pemberdayaan masyarakat, desa dan kawasan. (Ribas)
