YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi didampingi Wamenlu AM Fachir bertandang ke kantor PP Muhammadiyah Cikditiro Yogyakarta. Dalam pertemuan silaturahmi yang disambut oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir tersebut, Menlu Retno di antaranya menyampaikan sejumlah kebijakan pemerintah dalam menggalang dukungan untuk Palestina.
Menlu Retno mengatakan bahwa kunjungan tersebut adalah bagian dari silaturahmi yang secara rutin dilakukan oleh pihaknya untuk meminta masukan kepada Ormas salah satunya Muhammadiyah tentang kebijakan luar negeri khususnya yang berkaitan dengan umat. Kerjasama Kemenlu dengan Muhammadiyah terang Retno telah dijalin cukup lama termasuk dalam memberikan bantuan kemanusiaan di Rakhine State dan Bangladesh yang masih berjalan hingga saat ini. Terkait Palestina, Retno menegaskan bahwa Indonesia terus bersatu dalam mendukung Palestina.
“Kami tau jalannya tidak akan mudah namun kita akan terus memperjuangkan Palestina,” tukasnya Jum’at (29/12).
Di sisi lain, dalam mendukung Palestina, salah satu hal penting yang harus dilakukan adalah menjaga soliditas negara-negara yang tergabung di dalam Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dalam hal ini, Retno mengatakan bahwa Muhammadiyah pun memberi masukan agar di dalam proses diplomasi, Indonesia juga melakukan penguatan agar soliditas negara-negara OKI terus terjaga. Selain itu, di dalam diplomasi yang dilakukan Indonesia Retno menilai penting untuk mendorong kesatuan antar komponen yang ada di dalam Palestina itu sendiri, salah satunya antara kelompok Hamas dan Fattah.
“Karena negara-negara OKI lah yang diharapkan menjadi motor penggerak untuk perjuangan Palestina. Di samping itu, mewujudkan kesatuan di dalam Palestina sendiri akan mempermudah perjuangan Palestina selanjutnya,” imbuh Retno.
Dalam hal ini, Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah mendukung upaya yang ditempuh oleh pemerintah untuk terus menggalang dukungan untuk memperjuangkan Palestina.
“Muhammadiyah memberi apresiasi tinggi terhadap langkah Indonesia yang tegas, berani dan menjadi pelopor dalam menolak keputusan sepihak Trump, yang kini langkah tersebut telah menuai dukungan dari 128 negara di PBB,” tegasnya.
Haedar menerangkan bahwa dalam hal ini Muhammadiyah menolak langkah Presiden Donald Trump dengan pengakuan sepihaknya terhadap Yerussalem demi terwujudnya demokratisasi dunia yang tanpa ambivalensi. Keputusan Trump tersebut dinilai Haedar tidak hanya akan memperngaruhi perdamaian Israel-Palestina yang sedang berjalan, namun juga kemelut politik baru ke negara-negara lainnya.
“Ini adalah problem internasional. Indonesia bukan sekedar menginginkan perdamaian di Palestina, namun juga demi tegaknya tatanan dunia baru yang damai, adil, makmur, dan tanpa diskriminasi. Kita tidak ingin ada kekuatan adidaya manapun yang bermain dengan mempertaruhkan masa depan perdamaian dunia,” lanjutnya.
Di samping membicarakan seputar langkah pemerintah terkait perdamaian di Palestina, Kemenlu RI juga membicarakan seputar peluang kerjasama pendidikan dengan Muhammadiyah salah satunya untuk Filipina Selatan. Gambaran kerjasama tersebut akan meliputi pertukaran guru-guru serta pelajar juga pemberian beasiswa. Muhammadiyah sendiri papar Retno telah lebih dulu memiliki kerjasama pendidikan di wilayah tersebut sehingga tentunya akan mampu mendukung secara optimal apa yang akan dilakukan oleh pemerintah.
Hadir dalam pertemuan tersebut Ketua PP Muhammadiyah Yunahar Ilyas, Dahlan Rais, Sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto, Bendahara PP Muhammadiyah Marpuji Ali, Ketua Umum PP ‘Aisyiyah Siti Noordjannah Djohantini, Ketua Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah Lincolin Arsyad, dan Fathurrahman Kamal. (Th)