JAKARTA, Suara Muhammadiyah – Menteri Sosial Republik Indonesia Idrus Marham berserta jajarannya menyambangi Gedung Pusat Dakhwah Muhammadiyah Jakarta, Rabu (9/5). Rombongan ini disambut ketua umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti, dan para ketua PP Muhammadiyah lainnya Busyro Muqoddas, Yunahar Ilyas, Agus Taufiqurrahman, serta sekretaris PP Muhammadiyah Agung Danarto.
Dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu, Kementerian Sosial dan PP Muhammadiyah membahas tentang rencana kerjasama dalam bidang penanggulangan bencana dan rencana program pembinaan dan peningkatan layanan di panti asuhan milik Muhammadiyah.
Terkait dengan panti asuhan, Kemensos ingin mengajak untuk terus melakukan peningkatan dalam penataan dan pengelolaannya. “Karena Muhammadiyah memang memiliki sejumlah panti asuhan yang sangat banyak. Kami ingin bekerjasama dengan Kemensos untuk mensinergikan penataan dan pengelolaan,” kata Idrus.
“Selain itu pada masalah tanggap bencana, sebetulnya sudah ada bantuan dari Kemensos. Tetapi ke depan kami ingin dalam bentuk pelatihan para relawan untuk taruna siaga bencana, sebab setiap ada bencana di Indonesia, KOKAM dan tanggap bencana dari Muhammadiyah termasuk selalu yang terdepan,” ujarnya. Kehadiran Muhammadiyah dalam setiap bencana alam dan bencana kemanusiaan dinilai telah sangat membantu negara.
Selain membicarakan poin tersebut, PP Muhammadiyah sempat mengusulkan agar dua tokoh Muhammadiyah yang telah banyak berperan bagia bangsa untuk dianugerahi gelar pahlawan nasional. “Kami mengusulkan agar gelar pahlawan nasional diberikan kepada mendiang Allahyarham Abdul Kahar Mudzakir dan Kasman Singadimedjo,” ujar Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu’ti.
Almarhum Prof Kahar Mudzakir adalah anggota dari Tim Sembilan BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang tugasnya adalah merumuskan dasar negara. Sedangkan Kasman Singodimejo merupakan anggota PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Junbi Linkai dan Ketua Komite Indonesia Pusat (KNIP), yakni sebuah lembaga yang saat ini serupa dengan MPR.
“Pada 2013 sebetulnya kami sudah mengusulkan mengenai gelar tersebut bersama Ki Bagus Hadikusumo (anggota BPUPKI dan mantan Ketum PP Muhammadiyah periode 1944-1953.) Tahun 2015 Ki Bagus mendapatkan gelar, sementara yang dua belum. Oleh karena itu kami mengusulkan kembali,” ujar Mu’ti.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial Idrus Irham mengaku sudah membentuk tim yang melakukan seleksi. “Sudah layak. Tinggal menunggu waktu saja. Kami ke sini memang untuk menjalin silaturhami yang produktif,” kata Idrus.
Sebagaimana diketahui, para pejuang Muhammadiyah tersebut merupakan sosok-sosok yang telah berjasa bagi bangsa. Memberikan yang terbaik dengan setulus hati. Muhammadiyah dan para keluarga tentu tidak berambisi untuk dihargai, tetapi melihat peranan dan konstribusi besar mereka bagi bangsa dan negara, tidak ada salahnya jika negara memberikan tanda jasa. (ribas/ppmuh)
