Era Baru: Dakwah Yes, Politik Yes

Oleh Muhammad Azhar

Pengantar                          

Mengikuti berbagai paparan makalah maupun pandangan yang berkembang dalam seminar nasional sehari Pra Muktamar Muhammadiyah ke-47, Sabtu, 25 April 2015 di UMY, penulis berkesimpulan bahwa dewasa ini ada semangat baru –khususnya di kalangan politisi Muhammadiyah– untuk mempertegas bahkan memperluas zona dakwah Muhammadiyah yang selama ini hanya sebatas wilayah kultural semata (dakwah, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain) ke wilayah lainnya yang ditengarai agak terabaikan yakni zona politik praktis.

Judul di atas yang terkait dengan terma “dakwah” penulis maknai sebagai wilayah kultural perjuangan Muhammadiyah selama ini yakni bidang tabligh keagamaan, kesehatan, pendidikan, panti asuhan dan sejenisnya. Adapun terma politik di atas penulis maksudkan sebagai arena politik praktis (low politics).

Rumusan Teologi Politik

Secara teologi politik, menurut Buya Syafii Maarif, ternyata Muhammadiyah yang sudah berusia 100 tahun sampai saat ini belum memiliki rumusan “teologi politik” ala Muhammadiyah. Padahal teologi politik ini sangat dibutuhkan oleh organisasi sebesar Muhammadiyah untuk dijadikan landasan filosofis-ideologis-teologis bagi langkah dan kiprah politik Muhammadiyah, baik secara personal maupun institusional.

Dalam paparannya, Buya mengkritisi hadis-hadis politik yang berbau rasis seperti: al-aimmatu min quraisyin, dan sejenisnya. Menurut Buya Syafii, basis teologi politik Muhammadiyah mendesak untuk dirumuskan, dalam rangka untuk memberi legitimasi perjuangan politik Muhammadiyah sebagai “penentu” keummatan dan kebangsaan di masa depan.

Adapun Azyumardi Azra banyak memuji kemajuan Muhammadiyah di bidang amal usaha pendidikan, khususnya perguruan tinggi Muhammadiyah. Namun Azra mengingatkan agar Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society terus diperkuat dan dikembangkan, dan tetap waspada agar tidak disusupi oleh kelompok  Muslim radikal, baik lokal maupun transnasional yakni radikal-jihadi.

Amin Abdullah sendiri mengemukakan gagasannya tentang kemiripan teologi Muhammadiyah dengan kelompok Sunni lainnya yang cenderung akomodatif dengan kekuasaan dan tidak memiliki naluri politik konfrontatif dengan pemerintah. Bagi kaum Sunni –Muhammadiyah termasuk di dalamnya, walapun dalam beberapa hal berbeda– cenderung menjaga jarak dengan kekuasaan. Memang ada positifnya, bahwa Muhammadiyah menjadi terselamatkan dari bulan-bulanan kekuasaan yang represif (sebagaimana kasus “politik helm” ala KH AR Fakhrudin), dan tidak menjadi korban politik sebagaimana nasib Ikhwanul Muslimin di Mesir. Di zaman rezim SBY, Muhammadiyah sedikit konfrontatif dengan kekuasaan.

Amin Abdullah menambahkan bahwa pandangan seorang ilmuan yang menawarkan betapa pentingnya menulis ulang hadis-hadis yang bermuatan konflik yang cukup mempengaruhi dan mewarnai berbagai konflik antar sesama umat Islam di Timur Tengah saat ini. Khususnya konflik sektarianisme antara Sunni dan Syiah yang “dipimpin” oleh Saudi Arabia versus Iran. Demam konflik tersebut juga cukup terasa di tanah air. Lebih lanjut, Amin Abdullah menawarkan tiga opsi bagi Muhammadiyah: melibatkan organisasi Muhammadiyah dalam kancah politik sebagaimana era Masyumi; Muhammadiyah menjaga jarak dengan politik praktis; atau Muhammadiyah mensupport kader-kader terbaiknya ke arena politik praktis.

Rekonseptualisasi Aturan Main Muhammadiyah

Lebih mendasar lagi, Munir Mulkhan melakukan “gugatan” konseptual mengingat berbagai aturan serta bunyi Anggaran Dasar di dalam Muhammadiyah telah lama berkutat pada realitas pengabaian tentang pentingnya dimensi politik (baca: praktis) di Muhammadiyah. Dengan demikian, Muhammadiyah perlu mereformasi substansi dari Anggaran Dasar yang ada untuk dapat memberi legitimasi konseptual dan prosedural bagi calon politisi Muhammadiyah ke depan. Pendek kata, Munir menyatakan perlunya tafsir baru politik ala Muhammadiyah.

Kaderisasi Politik ala Muhammadiyah

Adapun Muhajir Effendi menawarkan perlunya program training atau perkaderan khusus bagi calon-calon leader atau politisi Muhammadiyah yang dirancang secara terencana, periodik dan berjenjang. Sehingga pada tahapan akhir nanti akan lahir para politisi Muhammadiyah yang mumpuni. Ada juga gagasan dari peserta bahwa forum pelatihan tersebut tidak hanya dikhususkan bagi calon politisi Muhammadiyah namun juga disiapkan untuk calon profesional lainnya, seperti: calon jurnalis, entrepreneur serta profesi lainnya, selain menjadi guru, dosen serta ilmuan lainnya.

Hajriyanto Tohari dengan sedikit menyindir bahwa selama ini Muhammadiyah terkesan malu-malu dan tidak serius dalam menyiapkan para politisinya dan berpuas diri berjuang di wilayah kultural saja. Namun pada saat rezim kekuasaan tidak melirik dan tidak mengakomodasi kadernya untuk duduk dalam kekuasaan, warga Muhammadiyah merasa diabaikan oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Kader Muhammadiyah yang sukses di pemerintahan juga merasa karena hasil keringatnya sendiri, bukan by design oleh perkaderan atau rekayasa strategis dari Muhammadiyah. Munir Mulkhan juga memiliki pandangan yang senada dengan Hajriyanto.

Arena Baru Politik Muhammadiyah

Adapun Said Tuhuleley (alm) menekankan betapa pentingnya peran Muhammadiyah untuk menjadi salah satu kekuatan civil society dalam rangka memperkuat integrasi bangsa sekaligus berupaya meningkatkan kesejahateraan rakyat, di mana gap antara kaya dan miskin semakin melebar karena dampak dari kerakusan para konglomerat, dalam dan luar negeri.

Dalam bahasa yang lain, Tulus Warsito menawarkan betapa pentingnya kehadiran Muhammadiyah sebagai pressure group serta melakukan political implant terhadap kader-kadernya. Hal senada pernah diajukan Din Syamsudin dengan konsep political allocative  baik secara nilai maupun SDM. Muhammadiyah juga perlu memperluas zona pemikiran dan aksinya seperti bidang isu kebencanaan, perdamaian (Muhammadiyah Global Peace) maupun jihad konstitusi.

Langkah Konkrit Politik Muhammadiyah

Dari berbagai pandangan futuristik di atas, ada beberapa tambahan yang menurut Penulis sendiri perlu untuk dipikirkan oleh warga maupun elit Muhammadiyah di masa mendatang, antara lain sebagai berikut:

1. Perlunya reaktualisasi dan regenerasi SDM Majelis Hikmah
2. Menggali inspirasi politik dan gaya diplomasi dari tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ir Djuanda, Ki Bagus Hadikusuma, Faqih Usman, Buya Hamka, Lukman Harun, Habib Chirzin, Amien Rais, Buya Syafii Maarif, Din Syamsyudin, Haedar Nashir dan tokoh lainnya. Sebagai sebuah langkah awal bisa dijadikan bahan riset baik untuk skripsi, tesis maupun disertasi.
3. Menjadikan arena politik praktis sebagai amal usaha yang baru selain AUM yang sudah ada.
4. Perlu dibentuk Sekolah Politik Muhammadiyah, selain sekolah Filsafat dan lain-lain. Lembaga ideopolitor bisa dikembangkan di sini. Model training politisi Muhammadiyah ala UMM menarik untuk dikembangkan.
5. Perlu support secara organisatoris untuk politisi Muhammadiyah. Kasus PDM Maros (Sulsel) dan Sleman (DIY) bisa dijadikan contoh di sini. Perlu penulis tambahkan di sini, di tingkat PRM, PCM atau PDM yang basis Muhammadiyahnya kuat dan mayoritas, bisa saja dukungan politik dilakukan secara “semi” organisatoris seperti Maros dan Sleman. Tetapi bila warga Muhammadiyahnya minoritas, maka lebih bijak bila bersifat netral, untuk menghindari kemungkinan  terjadinya stigma negatif terhadap Muhammadiyah dari kandidat/politisi pemenang yang non-Muhammadiyah.
6. Perlu strategi lebih rinci bagi upaya pemenangan kandidat pejabat dari – atau yang pro – Muhammadiyah di semua level (kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi). Adapun untuk tingkat nasional atau pilpres diserahkan sepenuhnya pada keputusan tanwir atau pleno PP diperluas.
7. Saatnya Muhammadiyah secara organisasi memberikan dukungan aktif terhadap kader atau non-kader yang dianggap sejalan dengan idealisme Muhammadiyah dalam berbagai suksesi kepemimpinan di semua level.
8. Majelis Tarjih perlu memberikan semacam fatwa politik yang kondusif bagi para politisi Muhammadiyah untuk dapat lebih memaksimalkan dukungan warga Muhammadiyah. Derivasi dari hasil Munas Tarjih tentang Fikih Tatakelola Pemerintahan perlu diwujudkan.
9. Memperkaya wawasan siyasah atau pemikiran politik Muhammadiyah dalam kurikulum AIK, mengingat guru dan dosen AIK merupakan ujung tombak persyarikatan Muhammadiyah.
10. Perlu dibentuk kaukus politisi Muhammadiyah dari berbagai parpol yang dikoordinasi oleh Majelis Hikmah.
11. Muhammadiyah perlu membentuk semacam vote agency yang dipersiapkan untuk mensupport kader atau politisi Muhammadiyah.
12. Muhammadiyah perlu mengagendakan dukungan finansial maupun media IT dalam upaya pemenangan politisi Muhammadiyah dalam setiap momen pilkada maupun pilpres.
13. Aspek humanity and philantrophy merupakan tema besar bagi kiprah politik Muhammadiyah di masa yang akan datang.

Wallahu a’lam bisshawab

*Penulis adalah Dosen FAI dan Pascasarjana UMY/Majelis Tarjih PP Muhammadiyah