JAKARTA, Suara Muhammadiyah– Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir mendorong agar pemerintah memiliki keberanian untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan keadilan sosial. Hal itu merupakan bentuk implementasi Sistem Ekonomi Pancasila yang diamanatkan para pendiri bangsa.
Pernyataan itu diungkapkan Haedar saat menjadi pembicara dalam workshop penyusunan buku putih Sistem Ekonomi Pancasila yang dilaksanakan oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) di Jakarta, Kamis (19/7/2018). Turut hadir sebagai narasumber antara lain para akademisi dari Universitas Airlangga, Universitas Gadjah Mada, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Institut Teknologi Bandung serta Bank Indonesia dan unsur pemerintah.
Menurutnya, untuk mewujudkan Sistem Ekonomi Pancasila yang menegakkan kedaulatan rakyat dan berkeadilan sosial, harus melalui pemerintahan yang bersih, dengan itikad yang baik serta dukungan sistem yang tertata dengan baik.
Haedar mengingatkan bahwa Sistem Ekonomi Pancasila harus diwujudkan secara berkelanjutan termasuk oleh pemerintahan setelah Pilpres 2019. “Presiden (Joko Widodo) sudah memulai melalui itikadnya. Maka kontestasi Pilpres 2019 harus ada upaya mewujudkan Sistem Ekonomi Pancasila berbasiskan keadilan sosial,” tuturnya.
Pendiri bangsa Mohammad Hatta, kata Haedar, tidak hanya menyebut Indonesia sebagai negara hukum, tapi juga negara sosial yang kuat dan mandiri. Ekonomi Pancasila Bung Hatta, kata Haedar, harus memiliki nilai-nilai pemerataan, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Ekonomi Terpimpin yang disampaikan oleh Bung Hatta menyiratkan bahwa pemerintah atau negara hadir untuk mengatur dalam mekanisme pasar, tidak berupa ekonomi liberal. “Jangan sampai seluruhnya diserahkan pada mekanisme pasar yang mengatur. Jangan sampai terjadi pengisapan rakyat yang lemah oleh para pemodal,” tegas Haedar.
Begitu pun dengan Bung Karno, menekankan inti sari dari Pancasila adalah gotong royong, sehingga berdimensi keadilan sosial. “Jadi, konsep kebersamaan dibangun atas kondisi sosial ekonomi dan politik yang hidup di Indonesia,” ujarnya. Jiwa kolektivitas ini perlu dijaga dan tidak boleh mengalangi peluruhan.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Arif Budiamanta, mengatakan bahwa pihaknya sedang menyusun buku putih yang bertujuan untuk memandu ekonomi Indonesia agar sesuai dengan janji kemerdekaan. Penyusunan buku putih tersebut dilandasi pemikiran sejarah bangsa Indonesia, amanat pendiri bangsa, dan konstitusi. “Buku putih ini didesain untuk memandu ekonomi Indonesia agar sesuai dengan janji kemerdekaan dan mandat konstitusi,” ungkapnya. Buku putih ini nantinya akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.
Arif mengungkapkan rasa syukurnya atas keterlibatan Ketum PP Muhammdiyah dalam memberikan masukan untuk buku putih tersebut. “Kami bersyukur Muhammadiyah, dengan keterlibatannya Pak Haedar Nashir, ikut memberikan masukan berarti dalam penyusunan buku putih ini,” katanya.
Workshop yang dilaksanakan selama tiga hari ini merupakan lanjutan dari diskusi yang dilakukan KEIN di sejumlah provinsi seperti Sumbar, NTB, Jabar, Jateng dan Jatim. Dalam diskusi daerah-daerah tersebut, KEIN menerima masukan dari pemerintah daerah, akademisi, pengamat, pelaku usaha besar dan kecil, pedagang eceran, tokoh masyarakat, serta organisasi non-pemerintah.
Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Try Sutrisno memberikan dukungan penuh pada KEIN mengenai penyusunan Buku Putih Sistem Ekonomi Pancasila. “Bagi saya, buku putih yang disusun ini termasuk upaya menyelamatkan bangsa,” ujar Try saat pembukaan workshop. (ribas/dtk-med)
Baca juga:
Negara Punya 3 Mandat Mewujudkan Keadilan Sosial
Haedar Nashir: Republik ini Tegak Jika Ada Kedaulatan dan Keadilan Sosial
Problem Keadilan Sosial Menurut Ketua Komisi Yudisial
Problem Ketidakadilan Sosial, Rizal Ramli: Kita Harus Ubah Dulu Struktur Ekonominya
Kultum Buya Syafii Maarif: Esensi Syariat adalah Tegaknya Keadilan
