Silaturahim Menteri Pertahanan dan Ketum Muhammadiyah Bahas Bela Negara Hingga Terorisme

Silaturahim Menteri Pertahanan dan Ketum Muhammadiyah Bahas Bela Negara Hingga Terorisme

Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Menhan Ryamizard Ryacudu

YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah-Menteri Pertahanan RI, Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu bersilaturahim ke kediaman Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir. Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah, Siti Noordjannah Djohantini. Pertemuan pada Ahad (29/7) itu berlangsung setelah pada Sabtu malam (28/7), Menhan juga menghadiri acara ngunduh mantu putera pasangan Haedar Nashir dan Noordjannah Djohantini.

Ditemui seusai pertemuan, Haedar menjelaskan bahwa terdapat tiga hal pokok yang menjadi bahan perbincangan. Pertama, mengenai pentingnya bela negara, baik bagi warga negara maupun para elit di negeri ini.  “Para warga negara dan elit negara perlu menanamkan jiwa kenegaraan yang luhur, tinggi, benar dan baik, yang sesuai dengan nilai-nilai kebangsaam kita,” tuturnya.

Guna meningkatkan kesadaran dan penghayatan tentang bela negara, perlu dimassifkan pendidikan kewarganegaraan yang dilakukan dengan penuh kebijaksaan dan pendekatan yang lebih kontekstual. “Penting pendidikan kewarga(negara)an, baik bagi para pejabat negara, kepala daerah, maupun politisi yang akan memangku amanah jabatan, perlu memperoleh pemahanam nilai-nilai kenegaraan,” imbuh Haedar.

Kedua, membahas tentang terorisme dan radikalisme. Menhan menilai permasalahan terorisme ini terjadi disebabkan adanya doktrin yang salah, baik dalam pehaman agama maupun ideologi tertentu. Paham serba ekslusif rentan untuk terjadinya benturan.

“Dengan doktrin yang salah ini orang bertindak secara tidak rasional,  perlu dilakukan pendekatan yang khusus, dari segi penanganan sendiri harus dilakukan secara obyektif dan berbasis pada hukum,” jelas Haedar. Tidak justru dilawan dengan tindakan yang juga radikal.

Ketiga, mengenai sistem bernegara. Haedar menilai negara ini harus memiliki tatanan yang berdasar pada prinsip konstitusi dan ideologi Pancasila. “Bangsa ini perlu membangun sistem yang berpihak pada dasar konstitusi dan juga mengatur sistem bernegara yang lebih baik lagi kedepannya,” ujar Haedar. Nilai-nilai falsafah berbangsa dan bernegara perlu dihayati dan dihadirkan bersama dalam semua aspek kehidupan. (ribas/ppm)

 

Exit mobile version