JAKARTA, Suara Muhammadiyah-Ratusan pekerja PT Freeport Indonesia melakukan audensi dengan perwakilan PP Muhammadiyah terkait adanya PHK sepihak yang dilakukan oleh perusahaan asal Amerika tersebut. Pertemuan dilakukan di Gedung Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, pada Selasa, 31 Juli 2018. Rombongan ini menempuh perjalanan selama 10 hari menggunakan kapal laut, demi mencari keadilan.
Para karyawan tersebut disambut langsung oleh Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM Busyro Muqoddas, perwakilan Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah Manager Nasution, Ketua Pemuda Muhammadiyah Dahnil Azhar Simanjuntak dan pengurus lainnya.
Rombongan ini juga melakukan orasi di halaman PP Muhammadiyah, Menteng. Mereka menuntut kepada perusahaan terkait dan pemerintahan, untuk memperjuangkan hak-hak para pekerja PT Freeport Indonesia yang sudah satu tahun lebih diabaikan.
Busyro Muqoddas mengatakan, pihaknya menyambut hangat kedatangan pekerja-pekerja PT Freeport dari Timika dan Jayapura Papua. “Kami mewakili PP Muhammadiyah, menyatakan senang hati menerima saudara-saudara kami dari Timika ini, karena hakekatnya kita diciptakan dari (asal) yang sama,” ujar Busro. Muhammadiyah berkomitmen untuk selalu berpihak pada kaum lemah atau mustadl’afin.
PP Muhammadiyah mendengar aspirasi dari ratusan PT Freeport Indonesia yang telah datang untuk selanjutnya dicarikan solusi bersama. Nantinya PP Muhammadiyah akan menindaklanjuti apa yang harapkan oleh ratusan pekerja PT Freeport Indonesia, termasuk menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah dan pihak terkait. “Kita yakin Pemerintah masih terbuka untuk berdialog terkait masalah ini,” tutur mantan ketua KPK dan ketua KY itu.
Sementara itu, Koordinator Lapangan karyawan PT Freeport, Julius berharap, setelah pertemuan ini negara mendengar dan bisa hadir di tengah permasalahan mereka. Penegakan hukum secara adil dan objektif harus dilakukan.
Sebelumnya, para karyawan sudah melaporkan persoalan yang dihadapi ke Kementerian Tenaga Kerja dan kementerian terkait lainnya. Namun hingga hari ini tidak pernah didengar. “Kami berharap melalui PP Muhammadiyah ini, negara mau mendengar. Karena kami sebagai pekerja. Dan sebagai warga negara, kami bingung fungsi negara ini ada dimana? Kok takut sama Freeport?” tegas Julius.
Sehari sebelumnya, Majelis Hukum dan HAM bersama PP Pemuda Muhammadiyah menggelar diskusi bertajuk ‘Menagih Komitmen Keberpihakan Perijinan Tambang dan Migas untuk Kepentingan Nasional’. Acara tersebut berlangsung di Auditorium KH. Ahmad Dahlan, Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jakarta. (ribas)