Siapa tidak kenal Mr Kasman Singoedimedjo dan Prof Kahar Muzakir. Kedua figur ini adalah tokoh Muhammadiyah yang pemikiran serta kiprahnya sangatlah besar. Keduanya menjadi bagian penting dari matarantai para elite Muhammadiyah yang memberi inspirasi dalam membangkitkan kekuatan umat dan bangsa, serta menggerakkan Muhammadiyah menghadapi dinamika zaman.
Kedua tokoh Muhammadiyah itu, bahkan tidak kalah pentingnya, merupakan figur yang berperanan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Mr Kasman adalah putra kelahiran Poerworedjo, Jawa Tengah. Dialah Jaksa Agung Indonesia pertama tahun 1945 sampai 1946. Selain itu, Pak Kasman adalah Menteri Muda Kehakiman pada era Kabinet Amir Sjarifuddin II. Jabatan lain ialah Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) tahun 1945-1950, institusi yang menjadi embrio Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Kasman adalah sosok penting yang menjembatani tokon nasionalis seperti Soekarno dan Mohammad Hatta dengan Ki Bagus Hadikusumo dalam peristiwa Piagam Jakarta. Beliaulah yang meyakinkan Ki Bagus kalau pencoretan tujuh kata dalam Piagam Jakarta memang berat, demi keutuhan Negara Republik Indonesia. Ki Bagus luluh dan meminta konversi agar Sila Ketuhanan ditambah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa serta diletakkan sebagai sila pertama pada Pancasila. Dengan kompromi inilah maka UUD 1945 disahkan pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 18 Agustus 1945.
Peristiwa Piagam Jakarta itu, meski meninggalkan kekecewaan pada kalangan Islam karena pada awalnya sudah menjadi kesepakatan bulat di Panitia Sembilan yang diketuai Soekarno, tetapi sebagai bukti dan fakta sejarah merupakan wujud pengorbanan umat Islam yang sangat luar biasa untuk eksistensi Negara Indonesia. Inilah yang disebut Menteri Agama, Alamsjah Ratu Perwiranegar, sebagai hadiah terbesar umat Islam untuk bangsa dan negara. Peranan Mr Kasman sangat besar sebagai mediator.
Adapun Prof Abdul Kahar Muzakir, adalah sosok pemikir muda Islam yang memberi kiprah menentukan dalam diplomasi di Timur Tengah untuk pengakuan kemerdekaan Indonesia. Pak Kahar yang lulusan Al-Azhar Cairo Mesir, memelopori dukungan dari negara-negara Islam, sehingga perananannya untuk pengakuan Indonesia Merdeka sangatlah penting. Putra Kotegeda Yogyakarta ini juga perintis dan menjadi Rektor Universitas Islam Yogyakarta 1948-1960. Beliau juga anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).
Kini dua tokoh yang berperan besar dalam sejarah kemerdekaan 1945 itu, masih menunggu proses untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh pemerintah Indonesia. Usulan untuk memperoleh gelar Pahlwan itu telah tiga tahun bersama Ki Bagus Hadikusuma yang tahun 2015 lalu telah mendapatkannya. Kita berharap Pemerintah benar-benar memperhatikan usulan Muhammadiyah dan para pihak lainnya atas nama Pak Kasman dan Pak Kahar itu.
Dua tokoh perintis kemerdekaan yang sangat penting peranannya itu menjadi janggal kalau terus terlewatkan dalam penganugerahan Pahlawan Nasional, apalagi jika disisihkan oleh tokoh-tokoh yang datang kemudian. Padahal saat ini hanya dua tokoh BPUPKI dan PPKI inilah yang masih belum dianugerahi gelar Pahlwan Nasional. Keduanya tentu tak memerlukan atribut seperti itu, tetapi Pemerintah dan rakyat Indonesia patut menghargai para pejuangnya yang telah mengorbankan segalanya untuk kemerdekaan negeri ini.
Jika tidak kita, lantas siapa lagi yang akan menghargai para tokoh dan pejuang kemerdekaan itu? Jas Merah, jangan lupakan sejarah, demikianlah ujaran Bung Karno, agar Indonesia tidak melupakan jejak sejarah para pendiri negara dan bangsa Indonesia seperti halnya Mr Kasman dan Prof Kahar Muzakir. Presiden Jokowi dan Panitia Gelar Pahlawan Nasional sungguh penting dan tidak menunda lagi untuk memprioritaskan kedua pejuang nasional itu. (hns)
Tulisan ini pernah dimuat dalam rubrik “Tajuk” Majalah Suara Muhammadiyah nomor 21 tahun 2016