Sarasehan PCIM Malaysia bersama Wakil Ketua MPR RI

Sarasehan PCIM Malaysia bersama Wakil Ketua MPR RI

KUALA LUMPUR, Suara Muhammadiyah-Bertempat di Rumah Dakwah Muhammadiyah Malaysia, Pimpinan dan jajaran pengurus PCIM, PCIA dan IMM Malaysia menerima kunjungan Bpk Arsul Sani, SH, M.Si., Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kini menjabat salah satu Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Perwakilan (MPR) RI.

Saresehan yang berlangsung pada Senin malam, 6 Januari 2020 berlangsung menarik, akrab dan hangat membicarakan berbagai isi dan perkembangan terkini dalam blantika politik keummatan dan kebangsaan.

Dalam sambutan pembuka, Ketua PCIM Malaysia Sonny Zulhuda menyampaikan apresiasinya atas inisiatif Pak Arsul Sani untuk menyambangi markas PCIM. Sonny menegaskan komitmen PCIM Malaysia dalam hal pembangunan politik keummatan.

Menurut Sonny, meskipun PCIM dan Muhammadiyah sendiri tidak berkecimpung dalam politik praktis, organisasi yang sudah berusia satu abad lebih ini berharap, melalui berbagai program pendidikan, pencerdasan bangsa dan pergerakan sosial ekonomi, Muhammadiyah dapat menciptakan ekosistem sebuah negara yang adil makmur, “baldatun toyyibatun wa rabbun ghafur”.

Dalam konteks itulah, PCIM menyambut pimpinan MPR layaknya sebagai sahabat dan mitra kebangsaan dan keummatan untuk bergerak bersama.

Beberapa poin yang mengemuka dari saresehan tersebut antara lain, bahwa MPR RI senantiasa bermitra dengan berbagai unsur masyarakat untuk memastikan proses politik berjalan dengan baik. Dalam kaitan ini, komunikasi dan kerjasama dengan Persyarikatan Muhammadiyah baik secara formal maupun informal menjadi sebuah keniscayaan.

Menurut Arsul, PP Muhammadiyah sangat kooperatif dan suportif terhadap MPR dan agenda kebangsaan. Dengan konsep “daarul ‘ahdi wa al-syahadah”, Muhammadiyah mendukung secara konstruktif konsensus kebangsaan yang diformulasikan dalam Empat Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika).

Hal ini diperjelas dalam pertemuan pimpinan MPR RI bersama pimpinan PP Muhammadiyah pada bulan Desember 2019. Pada pertemuan di Kantor PP Muhammadiyah di Jakarta itu, Ketum Prof. Haedar Nashir mengatakan amandemen UUD 1945 harus didasari atas kepentingan dan hajat hidup orang banyak. Salah satunya yaitu pentingnya menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Arsul Sani mengakui bahwa sumbangan Muhammadiyah dalam membangun dan memperkuat konsensus kebangsaan sangat istimewa. Menurutnya, kelebihan Muhammadiyah adalah selalu memberikan masukan yang konstruktif yang didukung dengan konsep yang baik. Selain itu, konsep tersebut selalu disampaikan melalui mekanisme yang ilmiah, akademis dan efektif. Intinya, sumbangan Muhammadiyah mencerminkan pergerakan yang mencerdaskan dan konstruktif.

Arsul Sani yang datang dari keluarga berlatarbelakang campuran Muhammadiyah dan NU, mengaku memiliki hubungan dekat dengan beberapa tokoh Muhammadiyah yang saat ini aktif sebagai pimpinan di berbagai Partai Politik. Beliau selalu menjaga keharmonian hubungan tersebut karena sebagai kader PPP, komitmen keummatan mesti terus dijaga bersama baik oleh Orpol maupun Ormas berbasis Islam.

Dalam mendampingi pemerintahan Jokowi ini, Arsul berharap partainya dapat memainkan peranan untuk menjaga Presiden agar sedapat mungkin mengakomodasi kepentingan keummatan termasuk diantaranya pengembangan pendidikan Pesantren dan penguatan potensi ekonomi keummatan dan kebangsaan.

Arsul juga berharap PCIM Malaysia dapat turut menyukseskan agenda kebangsaan dan keummatan di kalangan komunitas WNI dan warga lokal di Malaysia ini. Ini penting mengingat besarnya jumlah penduduk WNI yang ada di Malaysia dan juga strategisnya hubungan bilateral Indonesia-Malaysia. Dalam konteks itu ke depannya akan dicanangkan program-program kolaboratif antara PCIM Malaysia dan MPR RI.

Forum saresehan itu dilanjutkan dengan seai dialog dan tanya jawab yang berlangsung sangat hangat dengan munculnya isu-isu aktual di perpolitikan nasional. Audiensi yang berlatarbelakang buruh migran, tenaga pengajar, mahasiswa dan juga kalangan profesional mengajukan berbagai pertanyaan tajam dan menukik seputar politik terkini.

Acara berlangsung sekitar 3 jam dan berakhir menjelang tengah malam. (tim media)

Exit mobile version