Pada saat memberikan tausiah dalam acara silaturahim Muhammadiyah seluruh dunia yang diselenggarakan secara online 14 Juni 2020 malam, Ketua Umum PP Muhamamdiyah, Dr H Haedar Nashir menyampaikan bahwa bagi Muhammadiyah, rumusan Pancasila yang final adalah rumusan Pancasila 18 Agustus. Rumusan pancasila yang termaktub di dalam pembukaan UUD 1945. Yakni Ketuhanan Yang Mahaesa, Kemanusiaan Yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk itu dalam menghadapi adanya kontroversi RUU HIP tersebut, Muhammadiyah juga sudah menyiapkan sebuah tim untuk mengkaji dan mencermati semua perkembangan yang ada. Haedar Nashir juga menyatakan kalau dalam sidang di awal, Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah sepemahaman bahwa berbagai penafsiran Pancasila yang tidak sesuai dengan rumusan Pancasila dalam pembukaan UUD 1945 seperti trisila, ekasila maupun lainnya, itu mereduksi Pancasila dan UUD 1945. Ini semua sudah dikomunikasikan, dan sudah barang tentu dalam mengkomunikasikannya dengan cara Muhammadiyah.
“Elegan dan dalam semangat persatuan dan kesatuan.” Tandas Haedar.
Pada acara Di forum yang diikut sekitar 5.000 peserta dari seluruh dunia itu,, Haedar Nashir juga mengemukakan bahwa Dalam 3 bulan terakhir, saat bangsa ini tengah menghadapi musibah pandemi covid-19, PP Muhammadiyah telah mengeluarkan berbagai kebijakan. Mulai dari yang umum seperti mendirikan MCCC dari pusat hingga ke tingkat Cabang bahkan Ranting juga membuat pedoman beribadah di tengah musibah. Mencoba melakukan simulasi di tempat yang relatif aman dengan protokol ketat yang intinya tetap waspada.
Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menyatakan bahwa berbagai langkah dan kebijakan persyarikatan dalam menghadapi musibah ini, tentu tidak memuaskan semua pihak. Sesempurna apapun, selalu ada kekurangan dan kelemahan.
”Karenanya Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyampaikan permohonan maaf, jika dalam mengambil kebijakan-kebijakan itu tidak memuaskan semua pihak. Tetapi percayalah bahwa semua kebijakan itu berasal dari permusyawaratan. Sehingga berdasarkan pertanggungjawaban ruhani kita, insyaallah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam melakukannya itu didasarkan pada niat yang ikhlas dan pertanggungjawaban yang kami utamakan untuk kemaslahatan ummat, bangsa dan persyarikatan.” Terang Haedar.
Haedar Nashir juga menyatakan bahwa dalam kehidupan kebangsaan, dalam membuat pernyataan dan berbagai sikap lainnya, Pimpinan Muhammadiyah harus selalu mengutamakan kepentingan Muhammadiyah, ummat, bangsa, dan rahmatan lil alamin dengan prinsipnya amar ma’ruf nahyi munkar serta tajdid.
“Kami tidak pernah keluar dari itu. bahwa kami harus berkomunikasi dengan berbagai pihak, itu bagian dari hidup yang harus bersosialisasi dengan berbagai pihak. Saya yakin di wilayah dan daerah juga begitu, selain dengan eksekutif, juga dengan DPRD dan komponen lainnya. Kita dari pusat hingga bawah harus menjaga marwah, dan menjaga kepribadian serta integritas kita. Jangan ada kepentingan pribadi yang menyelinap di pimpinan Persyarikatan apalagi yang orientasi materi dan kedudukan.” Tegas Haedar. (mjr-8)