YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menerima silaturahmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, (8/6/2021). Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dan Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas menemui langsung Ahmad Syaikhu selaku Presiden PKS, Sekjen DPP PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi, Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini.
Haedar menyebut bahwa silaturahim yang berlangsung 1,5 jam ini membahas berbagai persoalan kebangsaan dan keumatan, mendiskusikan bagaimana Indonesia ke depan, di mana bangsa ini banyak tantangan dari dalam dan luar. Di luar persatuan dan kemajuan, potensi yang dimiliki bangsa ini hebat-hebat, tetapi secara koletif dan sistem harus memacu diri agar Indonesia menjadi negara yang maju.
Tantangan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara tentu selalu ada. Namun Indonesia, akan bisa menghadapi tantangan itu. Soalnya, Indonesia punya modal politik, budaya, rohani, dan sosial. Nantinya, Indonesia bisa menjadi bangsa yang besar. Untuk mewujudkannya, butuh kekuatan yang bisa menjadi penyeimbang pemerintah.
Haedar Nashir menyampaikan bahwa kondisi kehidupan kebangsaan masih ada di dalam koridor demokrasi dan konstitusi, tetapi disatu sisi juga menghadapi sejumlah masalah dalam kehidupan berdemokrasi dimana ada politik yang transaksional, politik yang cenderung oligarki, politik yang sampai batas tertentu oportunistik dan nir etika.
Sementara dalam konteks kehidupan kebangsaan maupun politik yang menjadi arena partai politik, PP Muhammadiyah meminta agar semua pihak harus berdiri tegak di atas konstitusi. PP Muhammadiyah turut menegaskan pentingnya Pancasila sebagai rujukan bangsa kita termasuk di dalam politik. Jangan sampai Pancasila berhenti pada lisan, tulisan, dan retorika.
PP Muhammadiyah juga berpesan agar PKS dan semua elit politik menjadikan Pancasila sebagai political behaviour, menjadi pola perilaku politik yang didasarkan pada nilai ketuhanan yang maha esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Presiden PKS, Ahmad Syaikhu menyebut bahwa PP Muhammadiyah dan PKS membahas beberapa hal, “Salah satunya mengenai rancangan UU yang sedang dibahas di parlemen,” ujarnya. PKS berharap PP Muhammadiyah mendapatkan lebih awal berbagai draf, rancangan, dan naskah akademik UU yang tengah dibahas agar bisa dilakukan kajian secara mendalam. “Keberadaan perguruan tinggi ini akan sangat bisa membantu dalam mengkritisi berbagai masalah dalam naskah akademik maupun hal-hal yang memerlukan kajian yang lebih detail,” tukasnya. (ppm/rbs)
