YOGYAKARTA, Suara Muhammadiyah – Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (Diktilitbang) PP Muhammadiyah bekerjasama dengan Universitas Muhammadiyah Papua menyelenggarakan Webinar Nasional seri II dengan tema ‘’Masa Depan Papua; Perspektif Orang Papua’’ pada Selasa (30/10/2021) secara online melalui Zoom Meeting dan Channel Youtube Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah .
Webinar seri I sendiri telah diadakan pada bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Sorong. Dan Webinar seri II ini menghadirkan narasumber IRJEN POL. Mathius D. Fakhiri, S.I.K. selaku Kapolda Papua, Dr. Velix Vernando Wanggai, S.IP., MPA. Staf Ahli Menteri PPN bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur dan Dr. Benhur Tomi Mano, M.M. Walikota Jayapura.
Prof. Dr. Chairil Anwar, M.Sc. menyampaikan dalam sambutanya bahwa senada dengan diterimanya Muhammadiyah oleh masyarakat Papua dengan berdirinya beberapa amal usaha termasuk Perguruan Tinggi Muhammadiyah dalam menjalin hubungan persaudaraan, harapannya agar Papua tetap bersama-sama di dalam Republik Indonesia untuk terus maju dalam membentuk dan membangun negara Indonesia untuk generasi selanjutnya.
“Webinar yang diselenggarakan oleh Majelis Diktilitbang tidak lain intinya adalah untuk membangun persaudaraan antara masyarakat Papua dengan wilayah lain, dan juga sebagaimana Muhammadiyah yang merupakan Organisasi kemasyarakatan Islam, tetapi juga menerapkan apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Kita bersaudara semua, sesama anak bangsa dan sesama manusia,”ujar Chairil pada sambutanya.
Velix Vernando selaku narasumber pertama menyampaikan dari sisi kebijakan daripada pemerintah dalam konteks pengelolaan terhadap Papua. Menurutnya menjadi hal yang penting ketika melihat masa depan Papua, dengan mengingat kembali kebelakang tentang bagaimana potret 10 tahun perjalanan Papua berdasarkan kebijakan pemerintah untuk Papua dan Papua Barat sejak tahun 2001-2021.
Selain itu Velix memaparkan mengenai pembacaanya terhadap lingkungan strategis dalam pengelolaan pembangunan di Papua yang terdapat tiga faktor meliputi faktor global, daerah, dan nasional. “Di satu sisi Papua dihadapkan dengan situasi Global mengenai deklarasi PBB tahun 2025 tentang pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs 2030) untuk mengurangi angka kemiskinan hingga nol, sementara untuk saat ini Papua memiliki angka kemiskinan tertinggi se-Indonesia,”.
Kemudian ia juga menyampaikan mengenai isu-isu global seperti isu gender, lingkungan, perubahan iklim, dan permasalahan tanah. “Di tengah perkembangan teknologi ini yang mempengaruhi pergerakan sosial dan juga pergerakan di Papua sendiri dalam negatif maupun positif dalam konteks Papua juga dinamika geopolitik personal.’’jelas Velix
Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 9/2020 antara Bappenas dengan Provinsi Papua menyepakati lima kerangka dalam tentang percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Serta pembentukan tim koordinasi terpadu. Pertama Transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu sampai hilir, kedua kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, ketiga sumber daya manusia (SDM) yang unggul, inovatif dan kontekstual Papua, keempat infrastruktur dasar dan ekonomi, kemudian yang kelima tata kelola pemerintahan, serta keamanan sesuai dengan HAM.
Dalam konteks melihat masa depan papua dari sisi pemerintah dan papua sendiri yang dihadapkan beberapa kondisi dalam rangka percepatan pembangunan papua tahun 2022-2024 harus adanya kesepakatan mengenai bagaimana menuju Papua bangkit, adil, damai, dan Papua sejahtera.
Selain itu sesuai dengan UU dan peraturan pemerintah yang telah ditandatangani oleh Presiden pada 19 Oktober 2021 yang kemudian akan dirumuskan selama empat bulan, dari bulan November-Februari mengenai rencana induk percepatan pembangunan Papua dengan hasil penetapan peraturan.
Terdapat enam indikator yang perlu disepakati untuk masa depan papua 2022-2042 yaitu indeks pembangunan manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, intervensi angka kemiskinan, kompetensi orang asli Papua, lingkungan hidup, dan kehidupan yang damai. “Ini hanya beberapa indikator, kemungkinan akan banyak indikator yang akan kita sama-sama sepakati,” ujarnya. (guf)